Anies disarankan PSBB Jakarta disertai jam malam

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mendukung rencana pemerintah provinsi (pemprov) kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, harus disertai ketegasan dan tidak setengah hati.

"Jam malam perlu diberlakukan. Kebijakan tanggung hanya akan menuai kegagalan," ucapnya kepada Alinea.id, Kamis (10/9).

Dia setuju PSBB kembali digulirkan lantaran semakin hari kasus coronavirus baru (Covid-19) di Ibu Kota kian tak terkendali. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), secara kumulatif mencapai 50.671 kasus per 10 September, pukul 12.00 WIB.

"Melihat data jangan hanya melihat Rt (<1 versus >1), tapi harus juga melihat nilai absolut (10 kasus baru versus 1000 kasus baru per hari). Juga jangan hanya melihat positivity rate (<5 versus >5) karena ini juga sudah terlambat 4,5 hari," paparnya.

Dirinya menyarankan pelibatan aparat hingga pengurus lingkungan masyarakat agar PSBB berjalan maksimal. "Libatkan TNI dan Polri. Pengurus RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) wajib bertanggung jawab."

Gilbert mendorong demikian karena masyarakat kini cenderung lebih susah patuh. "Mungkin kejenuhan ikut berpengaruh," terka bekas Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini.

Jika tidak tegas, menurutnya, akan melanjutkan kegagalan PSBB transisi yang telah diperpanjang lima kali sejak diterapkan 5 Juni sampai sekarang. Sehingga, kasus Covid-19 melonjak imbas mengabaikan protokol kesehatan dan tanpa sanksi.

"PSBB ketat jangan sampai menjadi PSBB transisi nama baru. Pengorbanan masyarakat terlalu besar, khususnya yang patuh dengan protokol pencegahan. Bila ketidaktegasan merupakan penyebab gagalnya PSBB transisi, maka hal tersebut jangan sampai terulang di PSBB ketat," tuturnya.

Dukungan serupa diutarakan Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Jakarta, Taufik Azhar. Alasannya, penyebaran Covid-19 kian meluas.

"Kalau covid turun, sih, tidak masalah. Mungkin tidak sampai kembali ke PSBB, diperketat," ujarnya saat dihubungi Alinea.id pada kesempatan terpisah.

Meski demikian, baginya, cukup dilaksanakan PSBB tanpa kebijakan lebih ketat seperti diusulkan Gilbert. "Nanti, kan, bisa dilihat hasilnya dua minggu ke depan bagaimana (perkembangannya)."

Anggota Komisi B DPRD ini hanya meminta pemprov lebih memaksimalkan pengawasan. Pun menyasar lokasi-lokasi rawan.

"(Harus) lebih bergerak, lebih cepat lagi di tempat-tempat yang orang-orang betul-betul mereka tidak ada kepentingannya (tetapi) berkumpul lebih dari lima orang. Apalagi tidak ada pakai masker. Itu harus dikasih sanksi," tutup Taufik.