sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Anies jawab DPRD DKI soal rendahnya realisasi pengendalian banjir

Rendahnya penyerapan program penanggulangan banjir DKI Jakarta disebabkan adanya kontraksi anggaran saat dimulainya pandemi Covid-19.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 02 Agst 2021 15:38 WIB
Anies jawab DPRD DKI soal rendahnya realisasi pengendalian banjir

Program pengendalian banjir dan abrasi merupakan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan tingkat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terendah pada 2020. Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2020, realisasi program pengendalian banjir dan abrasi untuk 2020 tergolong rendah, hanya Rp1,3 triliun atau 74.52% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,74 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab pertanyaan DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, PAN, dan PDI-Perjuangan terkait program pengendalian banjir dan abrasi yang hanya terealisasi sebesar 74,52%.

Anies berdalih, mayoritas pembangunan fisik masih dalam tahap perencanaan teknis, pembebasan tanah untuk pembangunan sistem polder dan waduk, serta peningkatan kapasitas sungai makro yang dilaksanakan pemerintah pusat (Pempus).

“Rendahnya penyerapan program penanggulangan banjir di antaranya disebabkan oleh adanya kontraksi anggaran saat dimulainya pandemi Covid-19,” ujar Anies dalam Pidato Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Pembangunan Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, Senin (2/8).

Selain itu, pengadaan tanah untuk pengendalian banjir yang mengalami sedikit keterlambatan diklaim karena penyesuaian dokumen administrasi dan legal sesuai ketentuan peraturan. Sementara itu, adanya keterlambatan proses pengiriman barang impor disebabkan pandemi Covid-19.

Namun, kata dia, Pemprov DKI Jakarta disebutnya melakukan upaya penanggulangan bencana banjir melalui kegiatan pemeliharaan, yaitu pelaksanaan pengerukan sungai/kali, waduk/situ/embung. Penanggulangan bencana juga melaksanakan program drainase vertikal dan memastikan kesiapan pompa-pompa pengendali banjir dalam menghadapi hujan.

Terkait dengan evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama akan dituangkan dalam kebijakan perencanaan yang akan direview secara berkala dalam periode waktu tertentu.

Sponsored

Di sisi lain, Anies juga menjawab pertanyaan Fraksi PKB dan PPP tentang ancaman kenaikan permukaan air laut. Pemprov DKI diklaim telah memiliki strategi pengendalian dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yaitu, dengan penanaman mangrove, program kampung iklim, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Belum lama ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato kenegaraannya juga menyinggung ancaman tenggelamnya Jakarta sebagai dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. Biden mengatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan kemungkinan tenggelam secara permanen itu bukan isapan jempol. Terlebih saat ini wilayah tanah di Jakarta juga terus mengalami penurunan atau land subsidence.

Risiko Jakarta tenggelam telah menjadi isu dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan adanya ancaman tenggelam. Data-data Global Positioning System (GPS), Interferometric Synthetic Aperture RADAR (InSAR), dan data LiDAR (Light Detection and Ranging) menunjukkan penurunan tanah di Jakarta dapat mencapai 10 sentimeter (cm) per tahun, sementara lebih dari 20% wilayah Jakarta sudah berada di bawah laut, sehingga memang rentan untuk tenggelam.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid