Anies minta gedung dan pertokoan sediakan area parkir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong bersepeda bukan sekadar olahraga dan hobi. Namun, berharap sepeda digunakan sebagai alat transportasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganjurkan penggunaan sepeda untuk mobilitas keseharian.

“Pemprov DKI menganjurkan menggunakan sepeda apa saja. Tidak perlu menggunakan sepatu khusus. Tidak perlu baju khusus. Tidak perlu sepeda khusus,” ucapnya dalam konferensi pers virtual Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2021, Jumat (4/6).

Kampanye sepeda sebagai alat transportasi, kata dia, perlu diimbangi dengan penyiapan infrastruktur. Hingga saat ini, telah terbangun 62 kilometer jalur sepeda di DKI Jakarta. Termasuk, 11 kilometer jalur sepeda permanen. Pemprov DKI Jakarta akan membangun lagi 101 kilometer jalur sepeda pada tahun ini.

Ia berharap, perusahaan/perkantoran di DKI Jakarta memberikan insentif terhadap karyawan yang kesehariannya menggunakan sepeda. Misalnya, subsidi premi asuransi. Sebab, ekosistem bersepeda perlu didukung lingkungan, bukan sekadar dorongan pribadi saja.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta mengharuskan gedung-gedung dan pertokoan untuk menyiapkan 10% dari ruang parkirnya untuk pesepeda, “Karena dulu, salah satu yang dihadapi di kota ini, ketika naik sepeda, sampai ke mall, misalnya, tidak ada tempat parkir untuk sepeda,dan sekarang diharuskan 10% dari area parkirnya untuk sepeda,” tutur Anies.

Ia pun mengingatkan, pengendara motor dan pesepeda hendaknya saling menghormati. Pengendara motor harus memahami bersepeda lebih berisiko. Di sisi lain, pesepeda harus menggunakan jalur sepeda jika melihatnya.

“Jangan hanya melihat soal jalurnya saja, tetapi pikirkan keselamatan, semua yang berangkat menggunakan kendaraan ingin sampai tujuan,” ujar Anies.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, kegiatan bersepeda merupakan bentuk cinta terhadap lingkungan. Bersepeda pun dapat digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.

Ia mengapresiasi pembangunan infrastruktur untuk pesepeda di enam kota lainnya di Indonesia. “D iantaranya Solo, Klaten, Palembang, dan beberapa kota lain, untuk pemerintah daerah komitmen dalam mengadakan prasarana. Itu harus diadakan karena berkaitan dengan keselamatan,” ujar Budi.