sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Antasari Azhar soal kabar jadi Dewan Pengawas KPK: Masih digodok

Antasari Azhar mengaku belum diajak berkomunikasi oleh Presiden atau pihak Istana ihwal posisi Dewan Pengawas KPK.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 07 Nov 2019 17:48 WIB
Antasari Azhar soal kabar jadi Dewan Pengawas KPK: Masih digodok

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang bakal berada dalam jajaran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun ia membantahnya karena hal tersebut hanya opini yang beredar di masyarakat.

Dia mengaku belum ada komunikasi yang dilakukan dirinya dengan Presiden Jokowi atau pihak Istana. Apalagi pembicaraan mengenai posisi di Dewan Pengawas KPK. 

"Enggak ada alasan posisi itu untuk saya. Lagi pula masih digodok kok," kata Antasari saat berbincang dengan jurnalis Alinea.id di Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Mengacu pada Undang-undang baru KPK Nomor 19 Tahun 2019, Antasari tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Dalam pasal 37D UU tersebut, terdapat 12 syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Pengawas, termasuk tidak pernah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Selanjutnya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

Sementara, Antasari pernah divonis 18 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, pada 2010 lalu.

Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan lebih ringan dari tuntutan jaksa berupa hukuman mati. Namun saat baru menjalani tujuh tahun penjara, Antasari diberikan grasi oleh Presiden Jokowi.

Hal ini membuat Antasari menyadari dirinya tak punya alasan cukup untuk mengisi jajaran Dewan Pengawas KPK. Meski demikian, Antasari menyebut masih ada kemungkinan Jokowi menunjukkanya untuk mengisi jabatan tersebut.

Sponsored

"Kan ada aturan dalam UU itu, yang pernah menjalani penjara tidak bisa. Kemungkinan saya tipis, jika berdasarkan itu. Kecuali presiden ambil diskresi," ucapnya.

Mengacu pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.