sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Arief Budiman dan Evi Manik gugat putusan DKPP di MK

Kerugian konstitusional pemohon Evi Novida Ginting Manik diberhentikan DKPP dalam putusan DKPP Nomor 317-PKEDKPP/X/2019 pada 18 Maret 2020.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 23 Jun 2021 14:10 WIB
Arief Budiman dan Evi Manik gugat putusan DKPP di MK

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik mendaftarkan permohonan uji materi Undang undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan didaftarkan ke panitera MK, Rabu (23/6) hari ini.

Para Pemohon saat ini masih menjabat anggota KPU periode 2017-2022. Keduanya mengajukan uji materi karena dirugikan hak konstitusionalnya oleh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat 13 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Kuasa hukum pemohon, Fauzi Heri, mengatakan, sifat putusan DKPP yang final dan mengikat merugikan hak konstitusional kliennya untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

"Dengan keberadaan pasal itu, hak para pemohon untuk melakukan upaya hukum di pengadilan terhalangi. Kami akan buktikan dengan 73 alat bukti yang sudah kami bawa," kata Fauzi dalam keterangannya.

Menurut dia, putusan MK Nomor 31/2013 sebagaimana didalilkan dalam halaman 73 yang menyatakan, untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak tepat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh UU.

Untuk itu, sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN.

Kata Fauzi, apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan presiden, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu, hal tersebut adalah kewenangan peradilan TUN.

Sponsored

"DKPP bukanlah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan," papar mantan ketua KPU Kota Bandar Lampung ini.

Dia menyebutkan, para pemohon merasakan keresahan dan ketakutan selama melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena dibayangi tindakan sewenang-wenang oleh DKPP yang memiliki kekuasaan absolut dalam memberikan sanksi dan memberikan predikat pelanggar etika bagi seluruh penyelenggara pemilu.

Hal itu juga dirasakan oleh para penyelenggara pemilu lainnya dari pusat hingga daerah, di mana DKPP dengan sifat putusannya yang final dan mengikat telah menjelma sebagai lembaga yang menjadi momok menakutkan bagi penyelenggara pemilu.

"Bahwa dengan keberadaan sifat final dan mengikat putusan DKPP, tugas penyelenggaraan pemilu yang diemban oleh para pemohon termasuk di dalamnya tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan arahan kepada KPU di daerah menjadi terkendala. KPU daerah yang secara hierarkis merupakan bawahan dari KPU, lebih mendengarkan arahan DKPP karena takut mendapatkan sanksi daripada mengikuti arahan KPU yang notabene adalah atasannya langsung," jelas Fauzi.

Menurut dia, kerugian konstitusional pemohon Evi Novida Ginting Manik pernah diberhentikan oleh DKPP dalam putusan DKPP Nomor 317-PKEDKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020.

"Meskipun ibu Evi menang di PTUN. Namun, DKPP tetap tidak mengakuinya sebagai anggota KPU. Secara tidak langsung mereka ingin mengatakan pengadilan tidak bisa mengoreksi putusannya," paparnya.

Sedangkan Arief Budiman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas laporan mendampingi Evi Novida saat mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta untuk melakukan upaya hukum.

"Apa yang salah dengan tindakan melakukan upaya hukum ke pengadilan dalam rangka mencari keadilan. Itu kan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan oleh karena itu, tindakan pak arief tidaklah tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran," ujar Fauzi.

Berita Lainnya