Asap kebakaran hutan pada Agustus sempat menyeberang ke negara tetangga

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, September 2020 sudah memasuki peralihan musim dari kemarau ke penghujan. 

Kepala Pusat Meteologi Publik BMKG Miming Saepudin, menyatakan berdasarkan pantauan, hingga pertengahan Agustus, 85% wilayah Indonesia yang diukur dengan jumlah zona musim Indonesia masih memasuki musim kemarau, sedangkan 15%  sudah memasuki musim hujan. 

Situasi tersebut berpotensi menyebabkan beberapa hutan di Indonesia mengalami kebakaran. Bahkan berdasarkan hasil perhitungan luas yang dilakukan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, sampai dengan Juli 2020 sudah ada area yang terbakar seluas 64.600 hektare, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yakni 137.007 hektare. 

Dalam kesempatan yang sama Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rahardian Basar Manulang, menyampaikan berdasarkan hasil pantauan pihaknya, sempat terjadi asap lintas batas negara tetangga pada 10 Agustus–12 Agustus 2020.

Kemudian ada beberapa provinsi yang memberikan status siaga darurat satu kebakaran hutan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. 

“Seperti biasa fokus penangulangan Karhutla 2020, berfokus kepada provinsi-provinsi yang rawan, seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Namun, kami juga perlu memperhatikan provinsi lain, seperti Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Lampung, Bangka Belitung, Papua, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Seperti yang disampaikan BMKG pada periode Agustus-September 2020, bahkan mungkin sampai akhir tahun, daerah Jawa-Bali akan mengalami musim kering atau kemarau. Hal ini juga dapat berpotensi terjadinya kebakaran hutan,” tambah Rahardian. 

Untuk itu Rahardian menyampaikan, terus melakukan pemantauan lebih detail di provinsi rawan Karhutla dan provinsi lainnya yang berpotensi tinggi Karhutla. Terutama di kawasan konservasi dan hutan produksi. Kemudian juga menyampaikan untuk melakukan refocusing anggaran untuk wilayah Karhutla.