ASN dan PNS Madiun dilarang obesitas

Baru saja dilantik, Wali Kota Madiun Maidi mencetuskan larangan obesitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Pecel tersebut. 

Dia mengungkapkan hal itu sesaat setelah dirinya dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi Surabaya.

Maidi ingin dalam program pertamanya mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan begitu, ASN harus sehat dan tidak boleh mengalami obesitas yang dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja pelayanan. 

"Jadi memang kalau ASN itu kan menjadi pelayan publik. Kalau melayani orang sakit harus sehat. Kalau berat badan berlebihan tentunya tidak ideal," ujar Maidi, Senin (29/4). 

Pemkot Madiun saat ini tengah fokus menyiapkan program kesehatan ASN agar bisa lebih prima. Diharapkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Caranya, dengan menjaga kondisi berat badan dan kesehatan akan menjadi kewajiban di pemerintahannya. 

Menurut dia, pengecekan kesehatan dan berat badan ASN akan diprogramkan selama tiga bulan sekali secara berkala. Jika ada yang mengalami kelebihan berat badan, maka akan diberikan perlakuan khusus seperti diet, berpuasa hingga olah raga rutin. Hal ini bertujuan untuk kesehatan ASN sendiri dan pelayanan optimal terhadap masyarakat.

"Ya mungkin disuruh puasa Senin dan Kamis, dan jangan berlebihan, biar lincah. Kalau gemuk kan sulit (mobilitas). Nanti kami lihat yang mungkin berlebihan agak kita setop," katanya.

Maidi belum mengetahui persantase ASN yang mengalami obesitas di lingkungan Pemkot Madiun. Setelah pelantikan ini, pihaknya segera mengecek kondisi ASN di Kota Madiun.