Asrama siswa hingga fasilitas olahraga dibangun di daerah tertinggal

Minimnya fasilitas pendidikan menjadi salah satu masalah di daerah tertinggal. Hal itu menyebabkan masih adanya lokasi sekolah yang jauh dengan tempat tinggal siswa di daerah tertinggal. Masalah lainnya adalah ketersediaan guru yang belum ideal.

Menurut Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Priyono, siswa SD dan SMP di daerah tertinggal, terpaksa menempuh perjalanan selama berjam-jam untuk mencapai sekolah, karena jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh.

Untuk itu, dalam dua tahun terakhir ini, Ditjen PDT menginisiasi pembangunan asrama siswa dan rumah guru yang dekat dengan sekolah. Dengan demikian, siswa dan guru bisa berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar.

Bantuan asrama siswa dan guru pada 2018 diberikan kepada 10 kabupaten, yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Nias Barat, Merauke, Sambas, Sarmi, Kepulauan Sula, Pasaman Barat, Lombok Timur, Buru, dan Belu. Masing-masing total luas asrama siswa 720 meter persegi, sedangkan rumah guru seluas 360 meter persegi. Ditjen PDT juga membangun fasilitas lapangan olahraga seluas 1.050 meter persegi.

Sedangkan pada 2019, bantuan asrama telah dan akan diberikan kepada empat kabupaten yakni Sarmi, Maluku Tenggara Barat, Halmahaera Selatan, dan Mappi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga membangun sejumlah fasilitas, terdiri dari dapur, lapangan olahraga, kamar mandi dan ruang belajar.

“Ini merupakan stimulan untuk mengurangi putus sekolah. Bantuan pembangunan asrama siswa dan guru dalam rangka memfasilitasi siswa agar bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik. Apalagi ada kecenderungan kalau tinggal bersama orang tua, mereka tidak akan melanjutkan sekolah karena letak sekolahnya yang jauh dan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, hal ini dalam upaya mendukung kemandirian siswa,” kata Priyono kepada wartawan, baru-baru ini.

Ditjen PDT Kemendes PDTT juga melihat situasi hampir serupa yang juga dialami guru. Misalkan saja guru di Lombok Timur, harus menempuh jarak lebih dari 40 kilometer untuk tiba di sekolah. Jika guru tinggal di dekat sekolah, tentunya akan berdampak positif bagi proses mengajar.

Sejak beberapa tahun terakhir, Ditjen juga menyoroti minimnya jumlah guru di daerah tertinggal. Salah satu solusi yang diambil adalah merekrut guru tidak tetap berdasarkan kontrak yang anggarannya diambil dari dana BOS. Jika guru-guru tersebut tidak disediakan asrama, ada kekhawatiran mereka tidak bertahan lama untuk menetap di daerah tertinggal. 

Keberadaan asrama siswa dan rumah guru ini, diharapkan membuat kegiatan belajar mengajar di daerah tertinggal menjadi lebih baik. Sekaligus bisa menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas. Sehingga, pada akhirnya membawa kabupaten tersebut ke luar dari status daerah tertinggal.

Untuk diketahui, salah satu indikator makro penentuan daerah tertinggal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat dapat dilihat dari angka harapan hidup, pengetahuan yang dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang dilihat dari jumlah penduduk miskin.