sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Awas! UU ITE akan jerat orang yang menyebarkan konten asusila

Mahfud MD menyebut, usulan revisi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dihukum bukan pelaku kesusilaan, tetapi pelaku penyebar kontennya.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 11 Jun 2021 16:38 WIB
Awas! UU ITE akan jerat orang yang menyebarkan konten asusila

Pemerintah pastikan tidak akan mencabut Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU yang dianggap untuk membungkam kritikan itu hanya dilakukan revisi terbatas yang bersifat substantif dan semantik dari segi redaksional. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut, dalam usulan revisi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dihukum bukan pelaku kesusilaan, tetapi pelaku penyebar kontennya.

Dalam usulan revisi pasal 27 ayat (1) UU ITE, bakal ada penambahan redaksional pihak yang memiliki niat menyebarluaskan untuk diketahui oleh umum. "Bukan orang yang melakukan kesusilaan, yang menyebarkan itu yang kena, kalau orang cuma berbicara mesum, orang saling kirim gambar (porno), membuat gambar-gambar (video porno) melalui elektronik itu, tetapi dia bukan penyebarnya, itu tidak apa-apa, apakah itu tidak dihukum?. Dihukum, tetapi bukan UU ITE, itu ada UU sendiri. UU Pornografi," ucap dia konferensi pers virtual, Jumat (11/6).

UU ITE memang dianggap meresahkan karena memuat banyak pasal karet yang berpotensi sebabkan kriminalisasi dan diskriminasi. Namun, kata dia, pencabutan UU ITE sama saja dengan bunuh diri. 

Sponsored

Sebab, aktivitas di ranah digital elektronik yang agak ‘liar’ sudah dinilai mengancam keamanan, kedaulatan, dan keutuhan bangsa Indonesia sejak tahun 2008.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, revisi substansi dilakukan dengan menambahkan kalimat dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari istilah-istilah yang ada dalam UU ITE itu. 
Misalnya, mentransmisikan pesan secara pribadi tidak bisa dikatakan fitnah, karena sekarang ditambahkan kalimat ‘dengan maksud diketahui umum’.

"Seperti (kasus) Baiq Nuril itu kan (menjadi korban) karena kata untuk diketahui umum itu tidak ada. Sekarang kita kasih, bisa dihukum jika itu didistribusikan untuk diketahui umum, kalau melapor bahwa saya dirumah sakit diperlakukan kurang baik, melapor ke anaknya kan tidak apa-apa, tidak bisa dihukum," tutur Mahfud.

Ramai-ramai melepas jerat fast fashion

Ramai-ramai melepas jerat fast fashion

Sabtu, 12 Jun 2021 08:10 WIB
Pilu di balik pembatalan ibadah haji

Pilu di balik pembatalan ibadah haji

Jumat, 11 Jun 2021 07:19 WIB
Berita Lainnya