sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Azis Syamsuddin mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK

KPK bakal mengagendakan kembali pemeriksaan Azis Syamsuddin. 

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Jumat, 07 Mei 2021 15:09 WIB
Azis Syamsuddin mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia semestinya dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka cum penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, yang terjerat kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai 2020-2021.

"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan (Azis) hari ini konfirmasi secara tertulis bahwa tidak bisa hadir memenuhi panggilan karena masih ada agenda kegiatan yang dilakukan," kata Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Jumat (7/5).

Lembaga antirasuah bakal mengagendakan kembali pemeriksaan Azis. Namun, Ali belum bisa membeberkan kapan politikus Partai Golkar itu bakal dipanggil lagi.

"Untuk itu, KPK akan kembali memanggil yang bersangkan dan mengenai waktunya akan kami informasikan lebih lanjut," ucapnya.

Dalam perkara ini komisi antikorupsi menetapkan tiga tersangka. Dua orang lainnya, Maskur Husain yang berstatus pengacara dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Menurut KPK kasus ini bermula dari rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020, yang diterka mengenalkan Robin dengan Syahrial. Sementara Syahrial diduga tersandung kasus yang sedang diselidiki komisi antirasuah.

Agar perkaranya tidak naik ke tahap penyidikan, Syahrial diduga memberikan uang Rp1,3 miliar kepada Robin dari komitmen awal Rp1,5 miliar. Sebagian uang diterka diberikan kepada Maskur Rp525 juta.

Adapun Maskur diduga juga menerima duit dari pihak lain Rp200 juta. Sedangkan Robin dari Oktober 2020-April 2021 turut diterka kantongin uang dari pihak lain lewat transfer ke rekening bank atas nama Riefka Amalia selaku teman saudara Robin sebanyak Rp438 juta.

Sponsored

Atas perbuatannya, Robin dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Sebagai informasi, kasus Syahrial yang dimintanya tak dinaikkan tahap penyidikan adalah dugaan suap terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai pada 2019. Pada Rabu (21/4), KPK telah mengumumkan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan.

Berita Lainnya