Bahaya tetapkan PSBB tanpa pikirkan perut rakyat

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB bukan saja soal mendisiplinkan rakyat, namun juga soal bagaimana memastikan mereka tetap makan, saat mereka harus tinggal di rumah dan tidak bekerja. Demikian diungkapkan relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Timur, Dendik Rulianto.

Untuk itu, sambung Dendik, pemerintah daerah seharusnya memastikan berdirinya dapur umum dan lumbung pangan untuk rakyat sebelum menetapkan PSBB. 

“Pangan merupakan soal hidupnya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaranm, radikal dan revolusioner,” ujarnya via ketangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/4).

Menuru Dendik, ketika suatu bangsa mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, maka akan bisa dipastikan rakyatnya akan hidup tentram.

Sebaliknya, jika negara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, maka peradaban negara akan menuju sebuah kehancuran.

“Di beberapa daerah kejahatan sudah mulai meningkat. Jangan terlambat membangun dapur umum dan  lumbung rakyat,” bebernya.

Lumbung pangan yang dimaksud Dendik adalah sarana atau tempat penyimpanan bahan pangan bagi masyarakat desa, pada kondisi paceklik kala pandemi Covid-19 terus melanda.

“Lumbung ini kami pandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang sangat efektif, sebagai tempat penyimpanan dan menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat desa, sampai kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Corona dinyatakan pulih kembali," jelasnya.

"Untuk itulah saat ini penting sekali bagi mayarakat desa untuk segera bersama-sama untuk memulai proses pengadaan lumbung pangan,” imbuhnya.

Menghadapi situasi pandemik corona ini, sambung Dendik, dibutuhkan kesadaran kolektif dan kerjasama semua rakyat desa. 

“Skema rakyat membantu rakyat dalam pangan harus diaktifkan segera mungkin, sehingga tidak akan terjadi situasi rakyat desa yang mengantri bantuan pangan dan juga kelaparan,” tegasnya.

Dia menambahkan, berkaca pada krisis 98 yang berujung pada penjarahan, maka seyogianya desa-desa segera didorong untuk membangun model lumbung pangan yang dianggarkan dari dana desa, dan partisipasi atau donasi rakyat desa.

"Warga yang mampu mulai menyisihkan bahan pangan (sesuai kebutuhan pangan lokal), yang  dikumpulkan secara kolektif oleh relawan di tingkatan RT ke lumbung desa (balai desa/posko/bangunan khusus untuk lmbung)," paparnya.

Skema lumbung pangan ini, kata dia, dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial desa, "Nantinya jika kondisi benar-benar krisis maka beras akan didistribusikan kepada warga desa yang benar-benar tidak mampu dan berdampak Corona,” pungkasnya.