sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bakamla sebut coast guard China masih di ZEE Indonesia

Tindak tanduk China itu belum memasuki teritori Indonesia.

Fadli Mubarok Akbar Ridwan
Fadli Mubarok | Akbar Ridwan Selasa, 07 Jan 2020 15:14 WIB
Bakamla sebut coast guard China masih di ZEE Indonesia
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Coast guard China diketahui masih berada di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, mengatakan, temuan itu sudah disampailan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan kepentingan kapal-kapal tersebut berlayar di sana.

"Yang jelas tadi pagi sudah melaporkan (kepada) menlu, masih ada dua coast guard China di sekitar situ. Ada satu di luar, ada dua yang perkuatan di atas (Kepulauan) Nansha. Mungkin akan ada pergantian patroli," kata dia di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Masih beroperasinya coast guard China di kawasan ZEE Indonesia, dikarenakan China memilki klaim secara historis atau nine dash line. Sementara Indonesia mengklaim wilayah itu berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Kalau itu enggak selesai, sampai kapanpun akan seperti ini (saling klaim). Makanya kemarin saya sampaikan harus ada orkestra tim antara operasi dan diplomasi," jelas dia.

Di sisi lain, Taufiq menegaskan tindak tanduk China itu belum memasuki teritori Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengatakan, belum ada masalah kedaulatan di sana.

"Belum (masuk) teritori (Indonesia). Masih jauh. Makanya di sana bukan masalah kedaulatan, tetapi hak berdaulat. Lebih banyak penegakan hukumnya di sana, makanya Bakamla di depan," ujar dia.

Apa yang disampaikan Taufiq senada dengan Guru besar hukum internasional Universitas Diponegoro, Eddy Pratomo yang menjelaskan secara teknis, China tidak melanggar kedaulatan Indonesia di kasus Laut Natuna.

Di laut teritorial dengan jarak 12 mil laut dari garis dasar (baseline-sea), Indonesia memiliki kedaulatan penuh. Namun, berbeda dengan laut teritorial, garis ZEE ditarik dari kepulauan ke arah laut lepas sepanjang 200 mil laut.

Sponsored

"Dalam perairan ZEE, kita memiliki sovereign rights atau hak berdaulat, bukan kedaulatan," jelas Eddy saat dihubungi Alinea.id.

Oleh karena itu, China lebih tepat disebut melakukan pelanggaran di wilayah ZEE di mana Indonesia memiliki hak berdaulat, hal yang berbeda dari pelanggaran kedaulatan atas laut teritorial.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan pendekatan diplomasi yang intens wajib dikedepankan, tanpa harus langsung mengambil langkah keras.

"Negosiasi melalui jalur diplomasi harus dilaksanakan. Kita tidak mungkin mengajak langsung perang," tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Dasco juga mengapresiasi langkah pemerintah lewat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Bagi Dasco, langkah yang diambil oleh Menlu sudah tepat, bahwa jalur diplomasi memang harus diprioritaskan.

Dasco berharap langkah ini dilihat sebagai hal yang positif oleh masyarakat. Negara tidak diam saja dalam menangani ini.

"Jangan kemudian memberikan komentar atau pendapat yang justru memperlemah semangat kebangsaan kita dalam rangka menegakkan kedaulatan di wilayah kita sendiri. Terutama untuk pengamat," ujar Dasco.
 

Berita Lainnya
×
img