sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bamus Papua: Otsus belum berdampak signifikan

Dana otsus sektor kesehatan susut 50% pada 2020 karena untuk membiayai PON XX.

Firda Junita
Firda Junita Jumat, 20 Nov 2020 21:21 WIB
Bamus Papua: Otsus belum berdampak signifikan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 506.302
Dirawat 64.878
Meninggal 16.111
Sembuh 425.313

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua dan Papua Barat, William Frans Ansanay, menyatakan, dana otonomi khusus (otsus) belum berdampak signifikan. Pangkalnya, pembangunan hanya mencapai 68% dari rerata nasional 73%.

Kemiskinan pun masih tinggi. Merujuk data, kaum papa di Papua sebesar 26,55% dan 21,51% di Papua Barat. Gapnya drastis apabila dibandingkan dengan DKI Jakarta 3%.

"Jika berbicara tentang kebijakan dana otonomi khusus bagi indeks pembangunan di manusia, belum memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dampak sosial dan politiknya sangat dirasakan, seperti adanya ketidakpuasan di tanah Papua,” katanya saat webinar "Pembangunan Kesehatan melalui Dana Otsus Papua", Jumat (20/11).

Dirinya menyayangkan hal ini mengingat dana otsus telah didistribusikan nyaris 20 tahun. William pun mendorong adanya pengawasan dan kontrol terhadap alokasi anggarannya.

Pada kesempatan sama, pemerhati Papua dan politik internasional, Imran Cotan, menilai, luasnya wilayah dan populasi tidak merata menjadi tantangan. Sehingga, keterjangkauan dari suatu wilayah ke tempat lain jauh.

Dia juga menyoroti minimnya jumlah tenaga kesehatan (nakes). Dampaknya, menganggu pelayanan hingga tidak bisa menjangkau semua pihak.

Pemerintah, menurutnya, pun belum sepenuhnya mampu memberikan keamanan kepada para nakes. Padahal, ini penting agar tenaga medis tidak terganggu dari ancaman oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Untuk memperluas aksesibilitas, Imran mendukung wacana pemekaran Papua. "Dengan demikian, pelayanan publik (bidang) kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, bisa lebih dekat jaraknya."

Sponsored

Kemudian, mendorong perguruan tinggi di "Bumi Cenderawasih" mengakselerasi pendidikannya, terutama fakultas kedokteran. "Sehingga," imbuhnya, "mereka bisa melahirkan pakar-pakar kesehatan."

Dana otsus, yang digunakan untuk membiaya sektor strategis meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi, akan selesai setelah dua dasawarsa berjalan seiring akan berakhirnya kewajiban pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut. Karenanya, pemerintah berencana merevisi regulasi itu dan menambah alokasi sebesar 2,5% pada 2021.

Dalam kesempatan sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jayapura, Khairul Lie, mengungkapkan, wilayahnya seluas 17.514 kilometer persegi didiami 131.901 jiwa. Luas tersebut sebanding dengan sebuah provinsi di Pulau Jawa.

"Jadi, penduduknya sedikit, wilayahnya luas,” jelasnya.

Sektor kesehatan, sambungnya, mendapatkan alokasi 15% dari total anggaran otsus. Berdasarkan data 2015-2019, sebesar 80% disalurkan ke kabupaten/kota dan sisanya ke provinsi.

Dari total anggaran sektor kesehatan yang diterima, Dinkes Kabupaten Jayapura menggunakan sebesar 80% untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Sebanyak 20% lainnya guna pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit (RS).

Penggunaan dana otsus 2014-2020 itu, terang Khairul, merujuk Surat Edaran Kepala Dinkes Kabupaten Jayapura Nomor 440/098/2014. Mobil klinik udara, darat, dan terapung serta hadirkan dokter spesialis ke puskesmas, misalnya.

Sayangnya, anggaran yang diterima tahun ini susut hingga 50% lantaran dialihkan untuk membiayai Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. “Kita juga tidak mengerti karena kita hanya sektor, jadi hanya menerima dana,” ungkapnya.

Biasanya anggaran otsus kesehatan mampu membiayai 21-26 kegiatan pada 9-12 program setiap tahunnya. Lantaran berkurang drastis, tahun 2020 hanya bisa membiayai lima kegiatan pada tiga program.

Berita Lainnya