Banjir kepung Jakarta, PDIP tagih janji kampanye Anies Baswedan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, mempertanyakan realisasi janji politik Anies Baswedan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang salah satunya menanggulangi masalah banjir. Gembong merasa perlu menagih janji Anies itu lantaran banjir besar kembali menerjang Jakarta tepat hari pertama di tahun 2020. 

Menurut Gembong, sebenarnya banjir yang terjadi di Jakarta dapat dihindari. Begitu pula dampak yang ditimbulkan, menurutnya bisa diminimalisir jika Anies Baswedan benar-benar serius merealisasikan program penanggulangan banjir. 

“Hal ini menjadi renungan kita bersama bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah dipenuhi, diperlukan pemimpin dengan aksi konkret yang nyata. Bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata, bahwa janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur,” kata Gembong di Jakarta, Kamis, (2/1).

Selama dua tahun ini, lanjut Gembong, praktis tidak ada realisasi program penanggulangan banjir yang konkret dari Anies Baswedan, di mana program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini.

“Sedangkan pemerintah pusat sudah mencoba melakukan kerja sama dalam penanggulangan banjir di Jakarta," ujarnya.
Salah satunya, kata Gembong, melalui program sodetan Kali Ciliwung yang ditawarkan pemerintah pusat. Namun sayangnya, belum ada upaya maksimal dari Pemprov DKI karena pembebasan lahan untuk proyek tersebut tidak terealisasi sepenuhnya.

"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta. Perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien, bukan hanya sekadar enak dipandang. Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus masalah estetika atau beautifikasi, tanpa memikirkan fungsi dan manfaat,” tutur Gembong.

Gembong menilai selama ini tidak ada kejelasan terkait langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terlepas dari tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh gubernur dalam membantu korban banjir.

"Pak gubernur juga perlu mempertanggungjawabkan tindakan preventif yang sama sekali belum dilakukan, sehingga menyebabkan terjadinya banjir yang luas seperti saat ini," ucapnya.

Gembong menambahkan, pihaknya mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungkan selama dua tahun ini.

"Kami menegaskan bahwa perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir di Jakarta. Fraksi menilai program Vertical Drainage yang sangat dibanggakan oleh pak Gubernur ternyata tidak menjadi solusi," kata Gembong.

“Fraksi menyatakan bahwa perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, di mana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun.” (Ant)