sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Banjir, KPK jadwal ulang pemanggilan saksi

Seperti empat orang terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 25 Feb 2020 17:56 WIB
Banjir, KPK jadwal ulang pemanggilan saksi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 543.975
Dirawat 71.420
Meninggal 17.081
Sembuh 454.879

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang pemeriksaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman. Lantaran depan Gedung Merah Putih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, tergenang pada Selasa (25/2) pagi.

"Ya, (telah dijadwalkan ulang pemeriksaan oleh penyidik KPK)," kata Arief, saat dikonfirmasi Alinea.id, beberapa saat lalu. Dia sejatinya diperiksa sebagai saksi, hari ini. Terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan, penjadwalan ulang juga dilakukan untuk tiga saksi lain. Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik serta dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Riezky Aprilia dan Donny Tri Istiqomah.

"Benar. Semua saksi-saksi kasus PAW sepakat dengan penyidik. Atur jadwal ulang," ucapnya.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan empat tersangka. Bekas Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; eks kader PDIP, Harun Masiku; orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; dan swasta, Saeful.

Praktik lancung ini terbongkar melalui operasi klandestin di beberapa lokasi, 8 Januari 2020. Namun, hingga kini Harun masih buron. Tiga tersangka lainnya ditahan.

Wahyu diduga meminta uang Rp900 juta kepada Harun. Agar diloloskan sebagai anggota dewan. Penyerahan duit bertahap. Medio dan akhir Desember 2019.

Pemberian pertama, Wahyu menerima Rp200 juta dari Rp400 juta yang diberikan sumber yang belum diketahui KPK. Uang diterima melalui Agustiani di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Sponsored

Kemudian, Harun memberikan Rp850 juta kepada Saeful via stafnya di DPP PDIP. Sebesar Rp150 juta di antaranya, lalu diserahkan kepada Doni, advokat PDIP. Sisanya, diterima Agustiani. Untuk operasional Rp250 juta dan diserahkan kepada Wahyu Rp400 juta. 

Sebagai pihak penerima, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Harun dan Saeful selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita Lainnya