Bansos untuk warga DKI terdampak Covid-19 dikirim bertahap

Komisi A DPRD DKI memastikan pendistribusian bantuan sosial (bansos) ke warga Jakarta, dilakukan secara bertahap atau sebanyak empat kali kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 . 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pendistribusian bansos kepada masyarakat masih di tahap I. Pada tahap ini, dananya masih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. 

"Sumber dana bansos adalah APBD dan APBN. Tetapi, berdasarkan informasi Asisten Perekonomian yang saya terima, pendistribusian bansos tahap I ini berasal dari dana APBD," kata Mujiyono di Jakarta, Rabu (15/4).

Bansos yang telah didistribusikan dan dikemas Perumda Pasar Jaya untuk tahap I senilai Rp149.500 per paket, berasal dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) APBD DKI Jakarta 2020.

"Sehingga kalau dikalikan empat, jumlah yang diterima warga menjadi Rp598.000," kata dia.

Mujiyono menyebut DKI belum mendistribusikan bansos yang berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos). 

"Rencananya disalurkan mulai 20 April 2020," kata Mujiyono. 

Diketahui, Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto menargetkan 1,2 juta KK penerima Bansos untuk warga miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19 di ibu kota. 

Distribusi bansos tersebut telah dilakukan sejak Kamis, 9 April 2020, setiap hari sampai dengan 24 April 2020.  Bansos yang diberikan berupa paket sembako dan dipastikan tidak ada pemberian berupa uang tunai. Bantuan didistribusikan langsung ke rumah warga. Sehingga, tidak ada warga yang berkumpul untuk mengambil bantuan, untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19.

Sementara dari Banten, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar program keselamatan 2020. Program tersebut ditujukan kepada para pekerja informal yang pendapatannya terdampak Covid-19.

Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Wibowo mengatakan, 8.317 orang di Banten mengikuti program keselamatan 2020. Mereka terdiri dari pengemudi bus, taksi, angkot, ojek konvensional, andong, becak, kernet, supir bajaj, dan sopir rental.

Mereka akan diberi bantuan sebesar Rp600.000 per orang selama tiga bulan ke depan. Bantuan diberikan melalui rekening BRI masing-masing.

"Kami sudah mendata sejak dua minggu lalu dan kegiatan ini belum mencakup semua (masyarakat) karena keterbatasan anggaran," kata Wibowo saat dikonfirmasi, Rabu (15/4).

Sebelum mendapat bantuan, mereka akan mendapat materi tentang tata cara pencegahan Covid-19. Kemudian tahap kedua mendapat materi tentang keselamatan berlalu lintas. Tahap ketiga mendapat materi tentang etika berlalu lintas.

Pada pemberian materi setiap kegiatan, akan memerhatikan standar operasional yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan menjaga jarak. Materi akan disampaikan melalui tontonan video.

"Program keselamatan ini merupakan kerja sama Polri dengan BRI yang bertujuan, selain memberikan pengetahuan dan pelatihan, yang paling utama adalah memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya pada saat pandemi," katanya.

Pekerja informal yang berkaitan dengan lalu lintas, seperti pengemudi bus sopir angkot sangat terdampak. Pembatasan kegiatan di luar rumah membuat pengguna jasa transportasi berturun drastis.