Banyak aparatur negara tak siap jalankan instrumen HAM saat bertugas

Aparatur negara dinilai belum siap menjalankan instrumen hak asasi manusia (HAM) dalam bertugas di tengah masyarakat. Ini tecermin dari banyaknya kasus yang bermunculan beberapa waktu terakhir.

"Jika bersandar pada aturan di atas kertas, maka Indonesia memiliki infrastruktur HAM lebih dari cukup," kata Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional (Komnas) HAM, Amiruddin Al Rahab, Rabu (18/8).

Sayangnya, implementasi di lapangan buruk. Pangkalnya, Komnas HAM nyaris setiap hari menerima aduan dari masyarakat atas tindakan aparatur negara.

"Dari sekian ribuan aduan itu, mungkin yang kurang dari kita adalah proses empati," jelasnya.

Karenanya, Amiruddin meminta kesiapan aparatur negara dalam menjalankan instrumen HAM saat bertugas perlu diperbaiki. Dengan demikian, diharapkan meminimalisasi gesekan dan potensi pelanggaran HAM.

Selain itu, meminta institusi terkait mengevaluasi secara kelembagaan agar peristiwa serupa tak terulang. Kemudian, mulai menginternalisasi kembali atau menguatkan materi-materi tentang HAM serta kultur budaya ataupun nilai-nilai adat yang dipegang masyarakat.

Dirinya mengingatkan, aparatur wajib melayani dan memajukan HAM dalam menjalankan birokrasi kenegaraan. Apalagi, kebijakan tanpa diiringi rasa empati akan mencederai hak-hak rakyat.