sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Banyak pembantu Jokowi belum lapor LHKPN

KPK memperpanjang jadwal penyerangan. Seiring merebaknya Covid-19 di Tanah Air.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 20 Mar 2020 13:13 WIB
Banyak pembantu Jokowi belum lapor LHKPN
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Masih banyak pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2019 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga siang ini (Jumat, 20/3), sekitar pukul 12.50. Baik menteri, wakil meteri, dan pejabat setingkat menteri.

"Total 34 pemyelenggara negara telah lapor atau sekitar 67%. Sisanya, sebanyak 17 penyelenggara negara, yang belum lapor. (Laporan) merupakan wajib lapor kategori periodik," kata Juru bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, Jumat (20/3).

Sebanyak tiga orang Staf Khusus Presiden dan dua Staf Khusus Wakil Presiden juga demikian.

Pun dengan empat staf. Padahal, mereka tergolong wajib lapor khusus.

"Demikian juga untuk Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). KPK mencatat, masih ada dua penyelenggara negara yang masing-masing merupakan wajib lapor periodik dan wajib lapor khusus," tuturnya.

"Tujuh orang PN (penyelenggara negara) lainnya, tercatat telah menyampaikan LHKPN-nya," ucap dia.

Secara keseluruhan, berdasarkan data KPK, sebesar 258.437 dari 361.579 abdi negara (71,47%) wajib lapor telah menyetorkan LHKPN. Diterima 18 Maret 2020. Mereka berasal dari 1.397 instansi se-Indonesia.

Perincian yang telah melapor: Eksekutif 205.609 dari 291.961 (70,42%), legislatif 13.390 dari 20.147 (66,46%), yudikatif 17.932 dari 18.951 (94,62%), pegawai perusahaan negara/daerah 21.506 dari 30.520 (70,47%).

Sponsored

Ipi mengingatkan, penyelenggara negara yang menyetor LHKPN bakal disanksi. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

"Penyelenggara negara yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," paparnya.

Dispensasi
Untuk tahun ini, terangnya, komisi antirasuah memperpanjang waktu pelaporan LHKPN. Seiring merebaknya coronavirus anyar (Covid-19) di Tanah Air. 

Apalagi, KPK mengambil beberapa kebijakan untuk meminimalisasi penyebaran SARS-CoV-2. Seperti menghentikan sementara layanan publik tatap muka. Kecuali untuk LHKPN.

"KPK mengimbau kepada wajib lapor untuk lebih memanfaatkan saluran tidak langsung terkait pelaporan LHKPN. Yaitu, melalui elhkpn.kpk.go.id dan email lhkpn@kpk.go.id," tutupnya.

Berita Lainnya