Basuki jawab kritik Ridwan Kamil soal desain ibu kota baru

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjawab kritik desain ibu kota yang dilontarkan Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Basuki menilai, pemindahan ibu kota di setiap negara tidak bisa selalu disamaratakan. Menurut dia, pemindahan ibu kota harus sesuai dengan kebutuhan dan visi yang direncanakan negara tersebut.

"Pak Kamil kan arsitek. Tergantung kita visinya kan," ujar Basuki singkat, di kompleks DPR Senayan Jakarta, Rabu (28/8).

Memang, Ridwan Kamil mengaku tak setuju dengan desain ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Arsitek yang akrab disapa Kang Emil itu menilai desain ibu kota yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur tersebut kurang tepat.

"Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat dan DPR saya kira kita dukung. Cuma sebagai arsitek saya melihat desain dan asumsi ibu kota baru banyak hal-hal kurang tepat," kata Ridwan Kamil di Bandung, Senin (26/8).

Dia menilai luas lahan ibu kota Indonesia yang baru terlalu luas. Padahal, luas lahan ibu kota yang baik itu tidak terlalu luas agar tidak boros infrastruktur.

Ridwan menilai, dari seluruh implementasi pemindahan ibu kota di berbagai negara, Washington DC, Amerika Serikat (AS) merupakan contoh paling ideal yang bisa ditiru oleh Indonesia.

"Kalau pakai teori Washington DC, sekitar 17.000 hektare, maksimal 30.000 hektare itu sudah cukup. Enggak usah 180.000 hektare. 30 berbanding 180. [...] itu kan Ibu Kota Amerika sudah teruji beradab-abad dan hasilnya ibu kota terbaik," tuturnya.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#KabarPUPR – Menteri Basuki mengatakan, pembangunan lokasi #IbuKotaBaru terbagi menjadi 3 kluster, yaitu desain kawasan dan tata ruang, prasarana dasar seperti jalan, air, dan sanitasi, dan pembangunan gedung-gedung pemerintahan. . Waktu yang diperlukan diperkirakan sekitar empat tahun dengan biaya Rp466 triliun, 19 persennya akan berasal dari APBN. Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN. . Targetnya, pergerakan ke Ibu Kota Baru yang berlokasi di Kalimantan Timur dapat dimulai tahun 2024. . #KebijakanBerdampak #PUPRSigapMembangunNegeri

A post shared by Kementerian PUPR (@kemenpupr) on Aug 26, 2019 at 10:03pm PDT