sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah diminta batalkan pelatihan online dalam program Kartu Prakerja

Dinilai hanya perkaya penyedia platform, pemerintah diminta batalkan pelatihan online program Prakerja berbayar.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Jumat, 15 Mei 2020 18:31 WIB
 Pemerintah diminta batalkan pelatihan online dalam program Kartu Prakerja

Masyarakat penggagas platform pelatihan online gratis prakerja.org meminta, agar pemerintah membatalkan pelatihan online dalam program Kartu Prakerja. Anggaran sebanyak Rp5,6 triliun yang digunakan untuk pelatihan tersebut, dinilai hanya untuk menguntungkan penyedia platform pelatihan. 

"Biaya pelatihan sebanyak Rp5,6 triliun untuk pelatihan online yang diselenggarakan delapan lembaga penyedia platform pelatihan dengan pagu Rp1 juta per orang harus dibatalkan," kata pengagas Prakerja.org Brahmantya Sakti dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (15/5). 

Brahmantya menjelaskan, anggaran Rp5,6 triliun yang dialokasikan untuk pelatihan online dalam program Kartu Prakerja, dinilai hanya untuk memperkaya delapan penyedia platform yang telah ditunjuk pemerintah. 

Dia mencontohkan, salah satu platform yang ditunjuk, yaitu Ruang Guru. Berdasarkan laporan yang diterimanya, pada pelaksanaan pelatihan online fase 1 telah menguasai sekitar 62% transaksi pelatihan masyarakat penerima bansos prakerja. Dengan begitu, Ruang Guru diperkirakan mendapatkan penghasilan lebih dari Rp922 miliar dalam hitungan minggu, dari dana Rp1,6 triliun yang telah dicairkan.

Apabila seluruh dana sebesar Rp5,6 triliun itu diserap, maka Ruang Guru berpotensi mendapatkan transaksi sebesar Rp3,8 triliun.

"Memberikan kesempatan bagi satu perusahaan mendapatkan transaksi hampir Rp4 triliun dalam hitungan minggu di atas penderitaan masyarakat yang terdampak bencana, sangatlah tidak patut," kata dia.

Brahmantya menuturkan penunjukan delapan paltform penyedia pelatihan ini juga dinilai janggal. Terlebih, pemilik atau CEO Ruang Guru yaitu Adamas Belva sebelumnya merupakan salah satu staf Presiden Joko Widodo. Hal itu tentu saja mengundang kecurigaan banyak orang, terutama terhadap adanya konflik kepentingan dan trading in influence (jual pengaruh). 

"Dilihat dari timeline proses pengadaan dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan dalam beberapa bulan terakhir, sudah sangat jelas begitu banyak kejanggalan dan pelanggaran hukumnya," tuturnya. 

Sponsored

Karena itu, dia meminta agar penegak hukum, KPK, dan DPR segera bertindak memanggil dan meminta keterangan semua pihak terkait. Apalagi indikasi kejanggalan dan pelanggaran hukumnya sudah sangat terlihat. 

"Kami meminta KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar, khususnya pihak penyedia platform pelatihan online," ujarnya.

Jika program itu itu dibatalkan, maka anggaran dapat dialihkan terutama menambah 1,6 juta penerima bansos prakerja. 

"Jadi perorang bisa dapat sebesar Rp3,5 juta, sehingga itu benar dinikmati masyarakat yang butuh, bukan untuk dinikmati segelintir orang atau pihak saja," ujarnya.

Diketahui, Brahmantya bersama penggagas lainnya, hari ini melaunching laman website pelatihan online prakerja.org yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. 

Prakerja.org digunakan sebagai respons dan sindirian terhadap pemerintah bahwa pelatihan online bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat, tanpa harus mengeluarkan biaya mahal seperti yang dilakukan pemerintah dengan program Prakerja. 

"Ini bukan sebagai tandingan. Apa yang kami buat saat ini adalah sesuatu yang nyata untuk menunjukkan kepada teman-teman semua, bahwa pelatihan online itu bisa didapat dengan gratis dan dengan kualitas yang cukup baik," ujar dia.

Berita Lainnya