sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bawaslu peringatkan komisoner KPU agar tak lagi cawe-cawe

Kepercayaan masyarakat terhadap KPU berpotensi menurun sebelum Pilkada serentak 2020 digelar.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Rabu, 15 Jan 2020 21:29 WIB
Bawaslu peringatkan komisoner KPU agar tak lagi cawe-cawe
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 72347
Dirawat 35349
Meninggal 3469
Sembuh 33529

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, memperingatkan para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak lagi melakukan cawe-cawe atau korupsi. 

Peringatan tersebut disampaikan Afif menyusul operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu komisoner KPU, Wahyu Setiawan. 

Afif merasa perlu menyampaikan demikian karena efeknya dapat berimbas pada kepercayaan publik yang mulai terkikis terhadap KPU, selaku lembaga penyelenggara pemilu. Dia berharap komisoner KPU lainnya dapat menjaga diri agar tidak terjerat kasus serupa. 

Terlebih, lanjut Afif, tahun ini merupakan tahun diselenggarakannya pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak untuk pemiihan gubernur, wali kota dan bupati. Peringatan ini pun, kata dia, juga berlaku bagi jajaran di institusinya.

“Kami ingatkan jajaran kami agar jangan macam-macam dan neko-neko. Namun, yang paling pas tentu peringatan ini untuk teman-teman KPU, karena mereka yang kena,” kata Afif di Jakarta pada Rabu, (15/1).

Menurut Afif, kepercayaan masyarakat terhadap KPU berpotensi menurun sebelum Pilkada serentak 2020 digelar. “Kalau menurut saya sangat mungkin (menurun) karena kita tidak bisa membatasi cara orang berpikir dan mengembangkan pikir masyarakat," ujarnya. 

Diketahui, Komisioner KPU Wahyu Setiawan terjaring OTT KPK pada Rabu (8/1) siang di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, sesaat sebelum terbang ke Kepulauan Bangka Belitung. 

Dalam perkara itu, Wahyu diduga menerima uang dari Harun Masiku, kader PDI-Perjuangan guna memuluskan dirinya maju sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW. Upaya itu dibantu oleh mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina dan seorang kader PDI-Perjuangan yakni Saeful Bahri.

Sponsored

Wahyu diduga telah meminta uang sebesar Rp900 juta kepada Harun untuk dapat memuluskan tujuannya itu. Permintaan itu kemudian dipenuhi Harun. Pemberian uang uap itu pun dilakukan secara bertahap dengan dua kali transaksi yakni pada pertengahan dan akhir bulan Desember 2019.

Pada pemberian pertama, Wahyu menerima Rp200 juta dari Rp400 juta yang diberikan oleh sumber yang belum diketahui KPK. Uang tersebut diterimanya melalui Agustiani di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Kedua, Harun memberikan Rp850 juta pada Saeful melalui seorang stafnya di DPP PDIP. Saeful kemudian memberikan Rp150 juta kepada Doni selaku advokat. Adapun sisanya Rp700 juta diberikan kepada Agustiani dengan rincian Rp250 juta untuk operasional dan Rp400 juta untuk Wahyu. 

Namun upaya Wahyu menjadikan Harun sebagai anggota DPR RI pengganti Nazarudin tak berjalan mulus. Hal ini lantaran rapat pleno KPU pada 7 Januari 2020 menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun sebagai anggota DPR. KPU bertahan menjadikan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. 

Meski demikian, Wahyu tak berkecil hati. Dia menghubungi Doni dan menyampaikan tetap berupaya menjadikan Harun sebagai anggota DPR dari mekanisme PAW. Untuk itu, pada 8 Januari 2020 Wahyu meminta uang yang berasal dari Harun kepada Agustina. 

Namun, saat hendak menyerahkan uang tersebut kepada Wahyu, penyidik KPK menangkap Agustiani dengan barang bukti uang senilai Rp400 juta dalam bentuk Dolar Singapura.

Berita Lainnya