sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Bekas Wali Kota Surabaya ungkap kasus korupsi YKP

Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Selasa, 25 Jun 2019 20:42 WIB
Bekas Wali Kota Surabaya ungkap kasus korupsi YKP

Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Dia diperiksa untuk mendalami kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya. 

Bambang DH yang menjabat sebagai Ketua Bidang Penanganan Pemilu DPP PDI Perjuangan itu diperiksa sekitar lima jam oleh penyidik. Dia dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik kejaksaan.

"Ada 20 pertanyaan kepada pak Bambang. Pemeriksaan dimulai pukul 09.00-14.00 WIB. Pertanyaannya seputar yang dialami saat Wali Kota Sunarto kepada pak Bambang DH," ujar Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, di Kejati Jatim, Selasa (25/6).

Pemeriksaan Bambang terkait proses lepasnya tanah aset YKP yang sesungguhnya yayasan milik Pemkot Surabaya. Pemeriksaan juga berkaitan usaha Bambang DH untuk merebut kembali YKP, saat menjabat Wali Kota Surabaya.

"YKP dilaporkkan dan bikin surat untuk diserahkan kepada Pemkot. Dan usahanya untuk merebutnya kembali," tuturnya.

Dalam kasus ini, Kejati sudah memblokir seluruh rekening atas nama YKP dan PT Yekape karena dijadikan sebagai barang bukti. Didik mengaku beberapa waktu lalu ada upaya untuk mencairkan dana Rp30 miliar dari salah satu pengurus. Namun berkat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejati memblokir rekening tersebut. 

"Kemarin ditelepon PPATK Jakarta bahwa akan ada pencairan deposito dan pemberitahuan, kita langsung blokir dan Alhamdulillah tidak jadi," terangnya.

Kejati akan menggelar perkara dalam waktu dekat untuk mencari tersangka baru atas dugaan korupsi aset Pemkot Surabaya tersebut.

Sponsored

"Kalau semua belum diperiksa dan dicekal, rekening uang sudah diblokir, aman. Semua tinggal ekspose," tambahnya.

Sementara Bambang DH mengaku kasus ini cukup rumit. Bambang optimistis YKP merupakan aset Pemkot Surabaya karena berdasarkan kronologi dari Sekda lama, modal awal YKP dari APBD Surabaya.

“Dari kronologi berdirinya YKP, saya yakin karena modal awalnya dari APBD Surabaya. Maka saya yakin ini milik Pemkot, saya lakukan pendekatan secara kekeluargaan ke YKP tolong kembalikan aset ini ke Pemkot Surabaya,” katanya.

Selain pendekatan secara kekeluargaan, Bambang DH juga sempat meminta bantuan Kejaksaan Negeri Surabaya hingga Polrestabes Surabaya. Namun upayanya ini tidak membuahkan hasil.

“Setelah sekian tahun, saya meminta bantuan Kejaksaan Negeri Surabaya tahun 2006. Mohon dibantu untuk melakukan pemeriksaan pada pejabat YKP supaya asetnya kembali,” papar Bambang DH.

Selain lisan, dirinya juga menyampaikan permintaan secara tertulis. Dia sampaikan surat ke YKP agar asetnya dikembalikan ke Pemkot. Namun YKP meresponsnya dengan mengirim surat penolakannya.

"Berbagai cara sudah saya tempuh, baik lisan atau tertulis. Tapi tetap saja mereka (YKP) menolak,” tegasnya.

Sekadar diketahui, Kejati Jatim menaikkan kasus dugaan penyelewengan aset PT Yekape senilai Rp60 triliun ke penyidikan setelah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. 

Lahan puluhan hektare milik Pemkot Surabaya yang dikelola yayasan itu diduga dialihkan kepemilikannya kepada pihak swasta.

Gelora dan politik kanibal pemecah PKS

Gelora dan politik kanibal pemecah PKS

Rabu, 20 Nov 2019 19:35 WIB
Sepak terjang militer di pucuk pimpinan PSSI

Sepak terjang militer di pucuk pimpinan PSSI

Selasa, 19 Nov 2019 21:07 WIB