Belasan kepala daerah terima sertifikat eliminasi malaria Kemenkes

Sebanyak 12 bupati dan wali kota di Indonesia menerima sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Saat ini sudah ada 318 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mengeliminasi malaria.

Ke-12 kepala daerah yang mendapat sertifikat tersebut di antaranya Wali Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara, Wali Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, Bupati Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Bupati Minahasa Utara Sulawesi Utara, Bupati Banggai Laut Sulawesi Tengah, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT), Bupati Manggarai Timur NTT, Bupati Bolaang mangondow Sulawesi Utara, Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, Walikota Kupang NTT, dan Wali Kota Singkawang Kalimantan Barat.

"Kita memang mengharapkan Indonesia bebas malaria. Di tahun 2024 kita mengharapkan 405 dari 514 kabupaten sudah bebas malaria dan kita menargetkan tahun ini 345 kabupaten kota sudah eliminasi malaria," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman Kemenkes, Selasa (17/4).

Menkes Budi berharap keberhasilan kabupaten/kota dalam eliminasi malaria dapat memotivasi wilayah lain yang belum berhasil. "Mari kita bersama untuk menghadapi segala macam penyakit menular malaria dan termasuk yang paling berat pandemi Covid-19, dan sekali lagi saya tekankan untuk membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat," ucapnya.

Menkes melanjutkan, Indonesia sebagai negara tropis banyak memiliki penyakit menular, seperti malaria dan TBC yang sampai sekarang belum bisa kita selesaikan. Dibutuhkan kerja sama seluruh komponen bangsa untuk bisa mengeliminasi dan eradikasi seluruh penyakit menular tersebut.

Menurut Menkes, setiap penyakit menular membutuhkan protokol kesehatan yang harus diimplementasi oleh seluruh rakyat di daerah. "Sama seperti penyakit menular lainnya, adalah penerapan dari protokol kesehatan. Masing-masing penyakit menular memang membutuhkan protol kesehatan yang berbeda-beda tapi intinya sama disiplin menerapkan protokol kesehatan," pungkas Menkes Budi Gunadi.