sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Belum ada detil soal proyek IKN, LMAN tunggu penugasan

Pengelolaan aset negara pun hanya bisa dilakukan ketika gedung kementerian/lembaga sudah kosong sepenuhnya dan tidak lagi digunakan

 Ratih Widihastuti Ayu Hanifah
Ratih Widihastuti Ayu Hanifah Selasa, 25 Jan 2022 20:02 WIB
Belum  ada detil soal proyek IKN, LMAN tunggu penugasan

Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Selasa (18/1). Dengan disahkannya baleid tersebut menjadi Undang-undang, pemindahan Ibu Kota dari Jakata ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini hanya tinggal menunggu waktu. 

Sembari menunggu kapan pastinya pemindahan Ibu Kota 'Nusantara' dilaksanakan dan pembangunan infrastruktur di sana, Pemerintah pun disibukkan oleh berbagai hal, mulai dari membuat turunan UU IKN hingga membahas nasib Barang Milik Negara (BMN) atau aset negara yang ada di Jakarta. 

Ihwal aset, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mengungkapkan bahwa langkah paling sederhana yang bakal dilakukan Pemerintah untuk menangani aset-aset yang ditinggalkan di DKI Jakarta adalah dengan mengoptimalkannya. Hal ini berarti aset yang ada dapat disewagunakan, dilakukan kerja sama, atau untuk keperluan lainnya. 

"Ini memang masih harus didata juga, harus diinventalisir kita juga belum tahu pasti k/l (kementerian/lembaga) mana yang akan pindah duluan ke Ibu Kota Negara," katanya, di Jakarta, Selasa (25/1). 

Karena itu, pengelolaan aset negara pun hanya bisa dilakukan ketika gedung kementerian/lembaga sudah kosong sepenuhnya dan tidak lagi digunakan. Hal ini sesuai pula dengan prinsip pemanfaatan aset BMN yang ditinggalkan. 

"Artinya, nanti kita sesuaikan detil dengan rencana-rencana tentang perpindahan akan seperti apa, aset yang akan dipindahkan mana," ujarnya. 

Sementara itu, hingga saat ini Pemerintah belum menetapkan siapa pihak yang harus turun tangan langsung dalam pengelolaan aset negara yang ditinggalkan ini. Bahkan, LMAN yang biasa ditugaskan untuk mengelola aset negara pun belum mendapat tugas dari Pemerintah. 

Basuki bilang, ini merupakan hal wajar, mengingat UU IKN baru saja dilahirkan. Belum lagi, Pemerintah masih harus mengeluarkan aturan turunan dari undang-undang ini. 

Sponsored

"Sampai saat ini belum ada spesifik penugasan kepada LMAN dalam konteks pembangunan IKN," imbunya. 

Namun demikian, jika kelak LMAN ditugaskan untuk mengelola aset-aset yang ditinggalkan, Basuki mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menerima penugasan itu. "Kami harus siap untuk penugasan itu," tegasnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid