Berikan PMN untuk BUMN, pemerintah disebut tak punya nurani

Pemberian anggaran triliunan rupiah untuk membantu modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 tak memiliki nurani.

Apalagi kalau uangnya diambil dari cadangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diproyeksikan untuk program-program prioritas.

Politikus PKS, Mulyanto menyatakan, pemerintah harusnya memperhatikan kebutuhan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Pemerintah seperti tidak punya sense of crisis. Tidak bisa menyusun skala prioritas menanggulangi pandemi ini. Hari ini, rakyat banyak yang sulit menghadapi pandemi. Pemerintah malah mau gelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk BUMN," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (16/7).

Mulyanto menegaskan, meskipun statusnya sebagai penyertaan modal negara (PMN), namun tetap saja kebijakan tersebut tidak pantas dilakukan saat rakyat masih membutuhkan banyak bantuan. 

Mestinya, kata dia, berbagai sumber daya finansial negara diarahkan untuk membantu masyarakat yang tengah menderita baik secara kesehatan maupun ekonomi seperti sekarang ini. "Sekarang ini yang mendesak adalah anggaran untuk program bantuan langsung masyarakat yang tengah menjalankan PPKM darurat, insentif tenaga kesehatan, penyediaan obat, vitamin, vaksin gratis, dukungan gas oksigen medis, dan lain-lain," ujar dia.

Menurut dia, PMN untuk menolong BUMN yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik sudah seharusnya ditunda sampai pandemi Covid-19 ini berakhir. "Ini kan, tidak mendesak," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Mulyanto menambakan, kalaupun pemerintah terpaksa membantu modal BUMN, sebaiknya bantuan itu untuk keperluan peningkatan pelayanan bagi rakyat secara langsung. Misalnya, bantuan modal bagi PLN agar dapat mengembangkan jaringan listrik di wilayah Indonesia Bagian Timur.

"Kasihan masyarakat kita di Indonesia Timur yang masih belum merdeka dari kegelapan. Padahal, negeri ini sudah merdeka sekian puluh tahun. Program peningkatan rasio elektrifikasi ini penting bagi upaya peningkatan keadilan sosial masyarakat," ujar Mulyanto.

Sebelumnya, Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh pemerintah sebesar Rp 72,449 triliun.

Dari kesepakatan tersebut, artinya akan dibawa ke pembahasan lebih lanjut yang akan dilakukan pada masa sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna di pertengahan Agustus 2021 mendatang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengajukan persetujuan anggaran sebesar Rp 72,44 triliun kepada Komisi VI DPR RI untuk menyuntik 12 perusahaan pelat merah.