Besar pasak daripada tiang, APBD DKI 2020 diprediksi defisit

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta menilai akan terjadi defisit senilai Rp10,7 triliun, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2020. Hal ini lantaran terjadi sejumlah perubahan pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Ketua Fraksi PSI DKI Idris Ahmad mengatakan angka itu didapat dari perhitungan internal partainya, atas defisit pendapatan dan belanja pada 2020.

"Rp10,7 triliun itu adalah perhitungan kami dari dua sisi. Satu defisit di sisi pendapatan, yang artinya miss perhitungan terhadap proyeksi pendapatan dan belanja. Kedua, defisit belanja, karena ada penambahan dan pengurangan saat rapat dengan komisi DPRD," ujar Idris di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/11).

Dalam rancangan KUA-PPAS, pendapatan DKI 2020 dipatok pada angka Rp89,4 triliun. Di dalamnya terdapat target pajak senilai Rp49,5 triliun. Idris pesimistis target pajak itu bisa terwujud, mengingat target pajak tahun sebelumnya tidak tercapai. 

Pada 2019, target pendapatan dari pajak ditetapkan senilai Rp44,54 triliun. Namun hingga 3 November 2019, pendapatan pajak yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp33,53 triliun.

PSI memperkirakan realisasi pendapatan pajak tahun ini hanya tercapai Rp40,19 triliun. Dengan demikian, akan terjadi defisit Rp4,35 triliun pada pendapatan pajak 2019.

"Pihak internal PSI telah melakukan perhitungan realiasi pendapatan pajak. Dari situ, Fraksi PSI menilai target pajak tahun 2020 sebesar Rp49,5 triliun itu overestimate," kata Idris.

Berdasarkan tren dari tahun ke tahun, PSI memperkirakan realisasi pajak pada 2020 adalah Rp43,7 triliun. Padahal, target pajak yang dipatok dalam rancangan KUA-PPAS 2020 mencapai Rp49,5 triliun. 

"Jika prediksi kami ini benar, maka tahun 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp5,8 triliun," kata dia.

Sedangkan pada pos belanja dalam KUA-PPAS 2020, Pemprov DKI menargetkan pendapatan senilai Rp89,4 triliun. Namun setelah dibahas di DPRD selama kurang lebih 2 minggu, nilainya membengkak menjadi Rp94,3 trilliun. 

Jika dibandingkan dengan target pendapatan yang hanya Rp89,4 triliun, terjadi defisit pada pos belanja 2020 senilai Rp4,9 triliun. 

"Defisit pada 2020 akan jauh semakin lebar. Jika defisit pendapatan pajak Rp5,8 triliun digabungkan dengan defisit anggaran belanja Rp4,9 triliun, maka nanti APBD 2020 terancam defisit Rp10,7 triliun. Besar pasak daripada tiang," ucap Idris. 

Pihak PSI pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya, dapat mensimulasikan dan memaparkan analisinya terkait anggaran 2020 ini. Hal ini bertujuan agar anggaran belanja tidak membengkak dari nilai pendapatan.

"Kami mendorong pihak eksekutif untuk kembali dengan cermat mensimulasikan proyeksi pendapatan kita. Karena ini jadi penting. Kalau proyeksi pendapatan salah, belanjanya mengikuti, makin digede-gedein. Padahal kita belum tentu dapat itu," ucap dia.