sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Biaya tinggi, KPK usul dibentuk klaster daerah pilkada langsung 

Alex menilai, perlu klaster mana yang boleh pilkada langsung, mana yang mungkin setengah-setengah atau seperti apa.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Kamis, 22 Okt 2020 15:13 WIB
 Biaya tinggi, KPK usul dibentuk klaster daerah pilkada langsung 
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 516.753
Dirawat 66.752
Meninggal 16.352
Sembuh 433.649

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengusulkan dibentuknya klaster terkait pilkada. Dia menyatakan, demikian dalam pembekalan calon kepala daerah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, dan Banten, secara daring, Kamis (21/10).

Alex mencontohkan, jika pilkada berlangsung di Kalimantan Tengah diperkirakan untuk kampanye para calon membutuhkan biaya yang tak sedikit. Sebab, luas wilayahnya setara satu setengah Pulau Jawa sementara penduduknya kurang dari tiga juta jiwa.

"Mungkin perlu klaster, mana yang boleh pilkada langsung, mana yang mungkin setengah-setengah atau seperti apa. Tentu, bukan menjadi kewenangan KPK. Meskipun, KPK sebetulnya sudah melakukan kajian bekerja sama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)," ujarnya.

Alex mengaku, juga berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaraan pilkada tanpa mengurangi arti penting suara rakyat. Akan tetapi, bisa mendapatkan kepala daerah yang kapabel, berintegritas, dan memiliki kapasitas.

Sponsored

Menurutnya, kriteria seperti itu yang dibutuhkan masyarakat. Sebab, bagaimanapun yang dibutuhkan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti ketersediaan pangan, akses pendidikan gratis, dan tersedianya pelayanan kesehatan.

"Ini yang sebetulnya menjadi perhatian, harapan masyarakat, kalau bapak-ibu (calon kepala daerah) nanti terpilih sebagai kepala daerah," tuturnya.

Sebagai informasi, akhir tahun ini rencananya bakal digelar pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19. Pilkada 2020 berlangsung untuk sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 37 wali kota dan wakil wali kota, dan 224 bupati dan wakil bupati.

Berita Lainnya