Bicara radikalisme, Mahfud MD: Jangan marah terus dengan pemerintah

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalimantan Barat untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Dalam kesempatan tersebut, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyinggung masalah kemiskinan dan meminta masyarakat tak melulu marah dengan pemerintah.

"Mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar kita, cegah masuknya paham radikal yang dapat merusak persatuan negara ini," kata Mahfud saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (27/10).

Menurutnya, radikalisme merupakan bahaya laten. Jika terus dibiarkan, maka akan dengan mudah dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Karena itu, paham-paham radikalisme ini harus dicegah sedini mungkin.

"Sebagai masyarakat yang ingin Indonesia berkembang, kita harus bisa menjaga kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah. Kita harus bangga dengan kemerdekaan yang sudah diraih dan menjaganya dengan 10 modal dasar yang kita miliki untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang," tuturnya.

Mahfud menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia Emas kita harus membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme. Karena itu, dia mengimbau masyarakat harus menanamkan kebanggaan pada dirinya karena bangsa Indonesia sudah merdeka dengan hasil perjuangannya sendiri.

"Jika sampai sekarang ada yang mengatakan kenapa kita sudah merdeka selama 74 tahun, namun masih banyak yang miskin, itu adalah pertanyaan yang mendasar. Dan sebelum dijawab perlu kita renungkan, sebelum kita merdeka jumlah masyarakat miskin kita 99,9%," kata Mahfud.

Justru setelah merdeka sekian puluh tahun, lanjutnya, pemerintah terus menekan angka kemiskinan. Pada masa akhir pemerintahan SBY, masyarakat miskin Indonesia berada di angka 11,8%. Selanjutnya, pada periode pertama pemerintahan Jokowi angka kemiskinan turun menjadi 9,1% dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,1 juta dari total penduduk Indonesia.

Mahfud menuturkan, jika program pemerintah terus berjalan, target penuntasan angka kemiskinan pada tahun 2045 besar kemungkinan bisa terwujud. Kuncinya, kata dia, masyarakat harus bersatu. “Jangan marah-marah terus dengan pemerintah, justru masyarakat harus mendukung berbagai kebijakan pro-rakyat, agar program pengentasan kemiskinan itu bisa dilakukan,” kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pemilihan presiden atau Pilpres sudah berakhir. Sudah saatnya masyarakat kembali mengejar berbagai ketertinggalan. “Jangan terus berkutat dengan masalah yang tidak jelas, tuturnya. (Ant)