sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

BKN jelaskan TWK KPK yang berbeda dengan CPNS

TWK pegawai KPK digelar terhadap mereka yang telah menduduki jabatan senior. "Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda," klaim Paryono.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Minggu, 09 Mei 2021 09:55 WIB
BKN jelaskan TWK KPK yang berbeda dengan CPNS

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, mengatakan, tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan CPNS. 

Menurutnya, CPNS adalah entry level, sehingga pertanyaan yang diberikan terkait pemahaman akan wawasan kebangsaan.

Sedangkan TWK pegawai KPK digelar terhadap mereka yang telah menduduki jabatan senior. "Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara," ujarnya secara tertulis, Sabtu (8/5).

Terkait itu, guna menjaga independensi, maka digunakan metode assessment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor. Menurut Paryono, multi-metode dilakukan dengan menggunakan tiga alat ukur, yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), penilaian rekam jejak, dan wawancara.

Sementara multi-asesor adalah pelibatan asesor selain dari BKN. "Seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan Pusat Intelijen TNI AD," jelasnya. 

Selain itu, Paryono mengatakan, dalam asesmen pegawai KPK juga dilakukan observasi yang timnya terdiri dari BKN, BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurutnya, pelibatan instansi lain untuk menjaga obyektivitas hasil penilaian. Selain itu, mencegah intervensi dalam penilaian, dan saat penentuan hasil akhir melalui assessor meeting.

"Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak, sehingga independensinya tetap terjaga," klaimnya.

Sponsored

"Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video, maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel," imbuh Paryono.

Asesmen TWK diselenggarakan KPK bekerja sama dengan BKN sejak Maret sampai 9 April 2021. Tes dalam rangka pengalihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) diikuti 1.351 pegawai KPK. Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat 1.274 orang, tak memenuhi syarat 75 orang, dan dua orang tidak hadir wawancara.

"Penyerahan hasil telah diserahkan langsung oleh Kepala BKN kepada Sekjen KPK pada tanggal 27 April 2021 di Kantor Kementerian PAN dan RB yang antara lain disaksikan oleh Menteri PAN dan RB, Ketua KPK dan Para Wakil Ketua, serta Dewas KPK, Ketua KASN, dan para JPT Madya dari KemenpanRB, BKN, LAN dan ANRI," tutup Paryono.

Berita Lainnya