BNPB temukan ratusan gurandil perusak Gunung Halimun

Sabtu (18/1) pagi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wiratno, Wakapolri Gatot Eddy serta Bupati Bogor Ade Yasin melakukan pantauan udara Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Hasilnya, ditemukan ratusan tenda penambangan emas ilegal atau gurandil di kawasan konservasi tersebut. 

Maraknya penambangan ilegal di kawasan TNGS ditengarai sebagai pemicu kerusakan lingkungan. Alhasil, bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak pun tak terhindarkan. 

“Harus kita katakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun, ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil,” kata Doni kepada awak media.

Tak hanya degradasi lingungan, penambangan emas ilegal juga mencemari kawasan tersebut. Hal ini disebabkan karena para gurandil menggunakan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan. Doni mengingatkan, pertambangan ilegal ini bisa mengancam kesehatan masyarakat.

Karena itu, angkatan Akmil 1985 ini meminta aparat penegak hukum untuk tegas dan mengimbau masyarakat berhenti melakukan penambangan ilegal. Kendati demikian, jenderal TNI bintang tiga ini mengingatkan perlunya pendekatan sosial-ekonomi terhadap para gurandil.

Sementara BNPB, akan memfasilitasi pembentukan Satgas khusus yang terdiri dari kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri dalam hal penanggulangan bencana.

“Kita harus cari solusi yang tentunya tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” sambungnya.

Saat ini, langkah mendesak yang perlu dilakukan ialah reboisasi dengan menggunakan tumbuhan dan vegetasi yang mampu memperkuat tanah serta dapat mencegah terjadinya longsor. Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, Doni menyebut rumput vetiver yang dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi, seperti durian dan alpukat, bisa menjadi opsi untuk mengatasi persoalan di TNGHS. 

“Sesuai dengan perintah bapak presiden, BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bantaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan," jelasnya.