BNPB turunkan status karhutla di beberapa daerah

Beberapa wilayah yang mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah mengalami penurunan status. Keputusan penurunan status karhutla diambil berdasarkan rapat koordinasi.

"Hari ini status siaga darurat yang sudah selesai adalah di Riau, kemudian Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ucap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo, saat jumpa pers di gedung BNPB, Jakarta, Kamis (31/10).

Penuruan status karhutla di beberapa daerah, tidak menghentikan operasi pemadaman. Operasi pemadaman darat, pemadaman udara, dan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) masih dilakukan.

Kendati begitu, masih ada wilayah yang masih dalam status siaga atau darurat, seperti di Kalimantan Barat yang statusnya masih berlaku sampai 31 Desember 2019. Selain itu, Jambi dan Sumatera Selatan yang status siaga daruratnya sampai 10 November 2019.

Sementara itu berdasarkan sumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 1 Januari sampai 30 September 2019, 857.756 hektare (Ha) luas hutan dan lahan terbakar.

Kalimantan menjadi wilayah terluas hutan dan lahan yang terbakar karena mencapai 428.077 Ha, disusul Sumatera dengan 188.693 Ha, Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) 141.839 Ha, Maluku dan Papua 44.306 Ha, Sulawesi 32.195 Ha, dan Jawa 22.659 Ha.

Sementara peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Deny Hidayati, menyebut kesiapsiagaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi asap kebakaran hutan dan lahan masih terbatas.

Di sisi lain, pengetahuan masyarakat terhadap dampak kesehatan yang disebabkan karhutla dan pengetahuan terkait tindakan untuk meminimalkan dampak karhutla juga masih terbatas.

"Ketika terjadi asap karhutla, tindakan yang mereka lakukan itu masih alamiah. Jadi seandainya mereka menggunakan masker, masih seadanya," ucap Hidayati.

Padahal pengetahuan dampak karhutla sangat penting, terlebih untuk kelompok perempuan rentan, bayi, dan balita yang seharusnya berada di ruang aman.

"Kalau kita ketahui di banyak tempat seperti Sumatera dan Jambi, ventilasinya banyak sekali sehingga asap tetap masuk ke dalam rumah," kata dia.

Menyikapi keadaan itu, Hidayati meminta agar pemerintah lebih sering melibatkan masyarakat dalam suatu kegiatan yang berkenaan dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi karhutla.

Masyarakat jangan lagi dijadikan objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran dan diberdayakan agar mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam meningkatkan kesiapsiagaan.