BOR di atas 50%, Jokowi minta 3 provinsi ini hati-hati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di sejumlah provinsi. Pasalnya, masih terdapat sejumlah daerah yang BOR-nya cukup tinggi di atas 50%.

“Ada beberapa provinsi yang masih di atas 50%. Ini tolong semua gubernur, bupati, dan wali kota tahu angka-angka ini. Tiga provinsi hati-hati, Sumatra Utara BOR-nya 56%, Kepulauan Riau BOR-nya 53%, Riau BOR-nya 52%. Kalau yang masuk ke rumah sakit banyak artinya memang harus super hati-hati,” ucapnya kepada kepala daerah se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, Senin (17/05/2021).

Meski demikian, BOR secara nasional telah berada di angka 29% atau menggambarkan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit kian menurun. Misalnya, Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, mencatat penurunan BOR di angka 15%. Padahal, pada September 2020, BOR di Wisma Atlet tembus di atas 90%.

“Pagi tadi saya telepon, Wisma Atlet yang dulu sempat di atas 90% hari ini di angka 15,5%,” ucap Presiden.

Untuk itu, Jokowi meminta kepala daerah harus tahu parameter penanganan pandemi Covid-19 sehingga segera mengambil langkah taktis, cepat dan tepat mencegah lonjakan kasus positif Covid-19.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kejati, kejari, seluruh sekda dan asisten semuanya harus tahu angka-angka (parameter) seperti ini di setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya melansir laman Setkab.

Terkait larangan mudik, Jokowi menyebut sebanyak 1,5 juta orang tetap mudik Lebaran pada periode 6-17 Mei 2021, atau setara dengan 1,1% jumlah penduduk.

“Memang 1,1% kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih besar, 1,5 juta orang yang masih mudik. Kita harus upayakan agar potensi peningkatan kasus aktif tidak terjadi sebesar tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebelum adanya kebijakan peniadaan mudik, sebesar 33% masyarakat menyatakan niat untuk mudik ke kampung halaman pada saat Lebaran. Namun, setelah sosialisasi larangan mudik dan penegakan kebijakan di lapangan, angka tersebut mampu ditekan lebih jauh menjadi 1,1%.