sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

BPJS nunggak Rp2,7 triliun, ratusan RS di Jatim terancam bangkrut

Ratusan rumah sakit di Jawa Timur terancam mengalami krisis keuangan karena tunggakan BPJS Kesehatan Rp2,7 triliun pada awal 2019.

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Rabu, 09 Okt 2019 23:48 WIB
BPJS nunggak Rp2,7 triliun, ratusan RS di Jatim terancam bangkrut

Ratusan rumah sakit di Jawa Timur terancam mengalami krisis keuangan karena tunggakan BPJS Kesehatan Rp2,7 triliun pada awal 2019 belum dibayarkan. Ironisnya, tunggakan ini sebenarnya sudah memasuki jatuh tempo karena hampir melewati dua bulan.

Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jatim, Handaryo mengatakan, tunggakan utang BPJS akan menjadi ancaman serius bagi keuangan rumah sakit. Maka dirinya berharap agar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa turut membantu memberi solusi guna mencarikan dana talangan ke Pemerintah Pusat.

"Utang ini sebenarnya sudah jatuh tempo. Karena jangka pembayaran tidak boleh lebih dari dua bulan. Sementara saat ini sudah memasuki bulan ketiga," kata Handaryo usai menemui Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (9/10).

Jika bulan ketiga tunggakan tetap belum terbayarkan, maka arus kas bisa tersendat dan menganggu keuangan rumah sakit. Manajemen akan tidak berjalan kondusif karena krisis keuangan.

Handaryo berharap agar Khofifah menjembatani aspirasi terkait tunggakan BPJS yang mencapai triliunan rupiah tersebut. Selanjutnya Khofifah mengkomunikasikannya ke Kementerian Keuangan agar segera mencairkan dana talangan.

"Dana talangan ini untuk menutup utang agar keterlambatan pembayaran rumah sakit bisa teratasi dengan cepat," tuturnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar mencairkan dana talangan. Koordinasi sudah dilakukan Khofifah dua kali dengan menemui Wakil Menteri Keuangan. Dia berharap agar masalah yang dihadapi rumah sakit mendapat dukungan yakni tunggakan terbayarkan.

"Hal ini sudah saya sampaikan saat saya tugas ke Jakarta dengan membawa data-data rumah sakit berdasarkan BPJS Kesehatan. Kan sudah dua bulan, jadi mereka harus di-support yang sudah terverifikasi agar segera bisa terbayarkan," ujar Khofifah.

Sponsored

Mantan Menteri Sosial itu menilai, pencairan dana talangan menunggu keputusan presiden karena sebenarnya uangnya sudah disiapkan. Pemprov Jatim ingin memberikan rasa aman kepada rumah sakit sehingga dapat tetap melayani pelayanan kesehatan dengan maksimal.