BPK dan BPKP bekerja sama awasi penggunaan anggaran covid

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mengawasi penggunaan anggaran Covid-19.

Menurut Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, kerja sama ini sebagai bentuk harmonisasi kedua lembaga untuk semakin mengefektifkan pengawalan pengelolaan keuangan negara atau daerah dalam penanganan Covid-19. Peran serta dari BPK, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi. 

"BPKP dan BPK akan terus bersinergi mengawasi dan mengawal dana penanganan Covid-19 agar peruntukannya tepat sasaran," ucap Ateh lewat pesan tertulisnya, Jumat (3/7).

Ateh menuturkan, kerja sama ini penting dilakukan agar dana pencegahan Covid-19 dapat terjaga dengan baik. Jika tidak, akan terdapat risiko kebocoran anggaran yang akan berdampak kepada ketidaktepatan sasaran, serta mengancam keberhasilan upaya pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 kepada masyarakat.

Sebagai contoh, dapat berpotensi adanya distribusi bantuan yang tidak tersalurkan kepada masyarakat secara tepat. Bukan hanya itu, timbulnya permasalahan baru yang lebih besar juga bisa terjadi.

“Karena itu ke depan kerja sama antara BPKP dengan BPK akan terus terjalin agar setiap anggaran dapat kami awasi bersama,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia berharap sinergitas juga terjalin dengan baik dengan lembaga-lembaga penjaga akuntabilitas lainnya. Misalnnya dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai lembaga yang paling mengetahui seluk-beluk proses bisnis yang dijalankan pelaksana kegiatan.

Begitu pun pada pemeriksa eksternal atau Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semuanya dilakukan agar adanya daya dorong yang lebih kuat untuk meningkatkan segala pengawasan atau pemeriksaan.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar BPKP dan BPK memiliki kesamaan sense of crisis dalam mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo untuk pemberian stimulus hingga pemulihan ekonomi nasional. Harmonisasi kesua lembaga penting dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran kementerian dan lembaga memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan peruntukannya.

"Penguatan sinergi serta komunikasi BPK dengan mitranya penting dilakukan sebagai langkah untuk memitigasi adanya masalah di masa mendatang. BPK sendiri memiliki tantangan besar untuk mengawasi penggunaan anggaran di tengah situasi pandemi," paparnya.

Lebih jauh, Puan meminta kedua lembaga secara intensif memerhatikan segala arus keluar dana penanganan wabah di kementerian dan lembaga dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.