BPS catat 1.734 desa gunakan konsep wisata

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 1.734 desa/kelurahan mempergunakan konsep wisata di Indonesia. Hal itu berdasarkan pendataan potensi desa (Podes) 2018.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, selama ini, potensi kawasan desa untuk pariwisata terbatas hanya yang sudah dimasukkan ke dalam peraturan daerah. 

"Sekarang banyak desa wisata yang bikin berbagai spot instagram-able. Ini banyak sekali, tapi banyak juga yang belum ke cover. Tapi sebetulnya yang ingin kami tunjukkan betapa kayanya potensi pariwisata," ujarnya di kantornya, Senin (10/12). 

Pada umumnya, kawasan desa wisata memiliki tradisi dan budaya yang khas. Alam dan lingkungan yang masih terjaga. Jawa dan Bali paling banyak desa yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Di sana terdapat 857 desa/kelurahan. Kemudian ada 355 desa/kelurahan wisata di Sumatra. 

Kemudian di Nusa Tenggara terdapat 189 desa/kelurahan wisata. Di Sulawesi ada 119 desa/kelurahan wisata, kemudian di Kalimantan ada 117 desa/kelurahan. Selanjutnya ada 74 desa/kelurahan wisata di Papua dan 23 desa/kelurahan wisata di Maluku. 

Kendati demikian, BPS juga mencatat, selain potensi yang dapat dikembangkan, desa/kelurahan juga tidak luput dari beragam permasalahan yang dapat menjadi kendala, sekaligus tantangan desa/kelurahan. 

"Beberapa tantangan pembangunan desa/kelurahan yang dihadapi diantaranya bencana alam, pencemaran, dan gangguan keamanan," jelas pria yang kerap disapa Kecuk. 

Pendataan Podes 2018, mencatat 19.675 desa/kelurahan terdampak banjir, 10.246 desa/kelurahan terdampak tanah longsor, dan 10.115 desa/kelurahan terdampak gempa bumi.

Untuk hal pencemaran yang paling banyak terjadi adalah pencemaran air di 16.847 desa/kelurahan, pencemaran udara di 8.882 desa/kelurahan, dan pencemaran tanah di 2.200 desa/kelurahan. 

Selain itu, keamanan lingkungan juga merupakan salah satu faktor utama kenyamanan suatu wilayah. 

Jenis tindak kejahatan yang didata dalam Podes 2018. Kejadian penyalahgunaan/peredaran narkoba dan perkelahian massal merupakan salah satu gangguan kemanan desa/kelurahan. 

"Terdapat 14,99% desa/kelurahan yang penyalahgunaan/perdaran narkoba dan 3,75% perkelahian masal," jelas Kecuk.