Serangan siber melonjak, BSSN ragukan kesiapan transformasi digital

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, serangan siber dengan kasus pencurian data pribadi meningkat drastis pada April-Mei 2020. Jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dibandingkan sepanjang 2019.

"Peningkatan ini warning buat kita. Di masa pandemi, ternyata ketika kita beraktivitas di rumah itu tidak seaman beraktivitas di kantor," ucap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopkamsinas) BSSN, Adi Nugroho, dalam webinar, Senin (1/3).

"Kalau di kantor, kita masih terproteksi keamanannya, sementara kalau kita beraktivitas di rumah dengan penggunaan komputer pribadi, misalnya, sering mengakses situs-situs berbahaya dan meningkatkan risiko terinfeksi malware," sambungnya.

Berdasarkan hasil pemantauan keamanan siber pada 2020, terdeteksi terdapat 495.337.202 anomali trafik di Indonesia. Sedangkan pada 2019 hanya 288.277.285 anomali trafik.

Berdasarkan asal negara, sumber anomali trafik tertinggi pada 2020 adalah Amerika Serikat (AS), China, Indonesia, Belanda, Korea Selatan (Korsel), Australia, Rusia, Perancis, Kanada, dan Jerman.

Dari 495.337.202 anomali trafik tersebut, sebesar 37% di antarabta merupakan aktivitas berkaitan dengan perangkat perusak (malware) jenis trojan. Kemudian, 95% anomali trafik merupakan serangan tahap awal untuk mengenali kerentanan dan pelayanan apa saja yang berjalan.

“(Isu adanya beberapa kerentanan) ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah kita benar-benar siap untuk melakukan transformasi digital ini?" tutur Adi.

Jumlah trojan anomali terbanyak selama 2020, yaitu AllAple, Zero Access, WillExec, Glubteba, dan CobaltStrike. Mereka bertujuan mencuri informasi pribadi, seperti kata sandi (password), data finansial, hingga data kredensial tanpa sepengetahuan korban.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menekankan pentingnya prinsip kedaulatan dan kemandirian dalam transformasi digital di Indonesia. Upaya itu diharapkan mendorong ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pemakaian produk-produk dalam negeri serta penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa.

Jokowi berharap, transformasi digital berdampak positif bagi pengembangan pola pikir baru tentang kesempatan bisnis global. Bekas Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim, bangsa Indonesia tidak menyukai proteksionisme.

"Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme (perlindungan ekonomi dalam negeri dengan membatasi arus impor) karena sejarah membuktikan proteksionisme justru merugikan, tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practice (praktik tidak adil) dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak," urainya saat telekonferensi, Jumat (26/2).