Buntut kudeta, AS ancam sanksi Myanmar

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang mempertimbangkan sanksi khusus ihwal pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar. Kemungkinan sanksi tersebut ditargetkan pada individu dan entitas yang dikendalikan militer.

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Kamis (4/2), mengatakan, ada dukungan bipartisan dari Parlemen AS terkait isu di Myanmar. Selain itu, dia menyebut bahwa pemerintah yakin dapat bekerja dengan kongres dalam merumuskan paket sanksi untuk memberlakukan konsekuensi sebagai tanggapan atas kudeta militer di Myanmar.

"Kami juga akan bekerja dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia," katanya dalam jumpa pers di Gedung Putih.

Lebih lanjut, Sullivan menyatakan bahwa AS sedang meninjau kemungkinan untuk mengeluarkan perintah eksekutif baru terkait dinamika politik yang berujung kudeta di negara tersebut.

"Kami juga melihat adanya kemungkinan penerapan sanksi khusus yang ditargetkan, baik pada individu maupun entitas yang dikendalikan oleh dan yang memperkaya militer," lanjutnya.

Petinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing telah bergerak cepat untuk mengonsolidasikan cengkeramannya setelah menahan dan menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, serta politikus sekutunya dalam kudeta pada Senin (1/2).

Biden pada Senin berjanji untuk membela demokrasi dan mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar secara bertahap.

Sebelumnya, sanksi terhadap negara tersebut telah dibatalkan oleh mantan Presiden Barack Obama. Pejabat AS mengatakan bahwa pekan ini Kementerian Luar Negeri AS akan melakukan peninjauan terkait bantuan luar negeri kepada Myanmar. (Reuters)