sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bupati Indramayu Supendi ditangkap KPK saat nonton wayang

Bupati Indramayu Supendi ditangkap oleh KPK saat menonton pagelaran wayang di depan rumah dinasnya sendiri.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 16 Okt 2019 06:02 WIB
Bupati Indramayu Supendi ditangkap KPK saat nonton wayang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengaturan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Tak hanya Supendi, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan seorang dari pihak swasta Carsa AS.

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (14/10) malam.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menerangkan, operasi senyap itu bermula ketika penyidik mendapat informasi adanya permintaan uang dari Supendi kepada rekanan proyek di Kabupaten Indramayu.

KPK menduga Carsa menghubungi ajudan Supendi uang tersebut akan diberikan melalui Sudirjo selaku sopir Bupati Indramayu. Sudirjo diminta untuk menemui Carsa di toko buah mangga di sebuah pasar. Dia menyampaikan akan memberikan 'mangga yang manis' untuk Supendi.

"Sesampainya di lokasi yang dijanjikan, staf CAS (Carsa AS) kemudian menaruh uang dalam kresek hitam ke dalam jok motor sopir bupati. Sopir bupati kemudian mengantarkan uang ke rumah dinas bupati lewat pintu belakang," kata Basaria, saat konfrensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Kemudian, Carsa menghubungi Supendi untuk mengonfirmasi pemberian uang sebesar Rp100 juta yang diberikan melalui sopirnya.

Setelah memastikan adanya penyerahan uang tersebut, KPK kemudian mengamankan beberapa orang di tempat berbeda. Pada Pukul 22.40 WIB, KPK mengamankan ajudan Supendi, Haidar Samsayail di kediamannya. 

Sponsored

Selanjutnya, KPK bergerak ke kediaman Bupati Supendi di Desa Bongas, yang sedang diadakan pertunjukkan wayang. KPK mengamankan sopir Supendi, Sudirjo di depan halamannya. Saat itu juga, tim penindakan langsung mengamankan Supendi pada pukul 23.32 WIB.

Kemudian, KPK bergerak ke kediaman Carsa dan langsung mengamankannya. Di sisi lain, KPK meminta Kepala Desa Bongas, Kadir untuk datang ke rumah Supendi guna menyerahkan uang sebesar Rp50 juta yang diperuntukan untuk membayar dalang pada pagelaran wayang kulit di Bongas.

"KPK mengamankan uang Rp100 juta dari SP (Supendi) yang berasal dari K (Kadir) dan Rp50 juta lain yang direncanakan akan digunakan untuk membayar gadai sawah," tutur Basaria.

Selanjutnya, KPK bergerak ke kediaman Staf Dinas PUPR Ferry Mulyono. Dari tangan Ferry, KPK mengamankan uang yang diduga terkait perkara sebesar Rp40 juta.

Kemudian, KPK bergerak ke kota Cirebon untuk mengamankan Omarsyah selaku Kepala Dinas PUPR di kediamannya pukul 06.30 WIB. Serta, mengamankan Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono di kediamannya. Dari tangan Wempy, KPK mengamankan uang sebesar Rp545 juta.

"Total uang yang diamankan dalam kegiatan itu sebesar Rp685 juta," terang Basaria.

Konstruksi perkara

Basaria Pandjaitan menerangkan, perkara itu bermula saat Supendi menjabat Bupati Indramayu. Diduga, dia sering meminta sejumlah uang kepada Carsa selaku kontraktor pelaksana proyek pekerjaan pada dinas PUPR Kabupaten Indramayu. 

"SU (Supendi) diduga mulai meminta sejumlah uang kepada CS (Carsa AS) sejak bulan Mei 2019 sejumlah Rp100juta," kata Basaria.

Tak hannya Supendi, anak buahnya yakni Omarsyah, Wempy Triyono, dan Ferry Mulyono diduga turut menerima sejumlah uang dari Carsa AS. Sejumlah pemberian itu diduga terkait dengan pemberian proyek Dinas PUPR Kabupaten Indramayu kepada perusahaan Carsa.

Setidaknya, terdapat tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai sekitar Rp15 miliar yang berasal dari APBD murni. Ketujuh proyek pembangunan jalan dikerjakan oleh Perusahaan CV Agung Resik Pratama. Selain itu, pada beberapa proyek lainnya meminjam bendera ke perusahaan lain di Kabupaten Indramayu.

Adapun proyek jalan tersebut yakni pembangunan jalan Rancajawad, jalan Gadel, jalan Rancasari, jalan Pule, jalan Lemah Ayu, jalan Bondan-Kedungdongkal, dan jalan Sukra Wetan-Cilandak 

Pemberian Carsa kepada Supendi, dan Pejabat Dinas PUPR diduga merupakan bagian dari komitmen fee 5%-7% dari nilai sejumlah proyek.

Dari oemberian itu, Supendi diduga menerima uang sebesar Rp200 juta yang dilakukan dalam dua kali pemberian. Rinciannya, Rp100 juta pada Mei 2019 digunakan untuk tunjangan hari raya. Sedangkan sisanya, diberikan pada 14 Oktober 2019 yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan pembayaran gadai sawah.

Sedangkan Omarsyah, diduga telah menerima uang senilai Rp350 juta dan satu unit sepeda. Uang dan barang tersebut dilakukan dalam beberapa kali pemberian.

Rinciannya, dua kali pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp150 juta, dua kali pada bulan September 2019 sejumlah Rp200 juta, dan satu unit sepeda merk NEO dengan harga sekitar Rp20 juta.

Sementara Wempy, diduga telah menerima uang sebesar Rp560 juta selama lima kali pemberian pada bulan Agustus dan Oktober 2019.

"Uang yang diterima OMS (Omarsyah) dan WT (Wempy Triyono) diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan Bupati untuk pengurusan pengamanan proyek dan kepentingan sendiri," tutup Basaria.

Sebagai pihak penerima, Supendi, Omarsyah, dan Wempy Triyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Carsa AS dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita Lainnya