sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Bupati Natuna bantah ada eksodus

Jika ada kepindahan secara besar-besaran, maka seharusnya Natuna sudah kosong.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 04 Feb 2020 13:11 WIB
Bupati Natuna bantah ada eksodus
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal membantah adanya eksodus di wilayah yang dipimpinnya. Isu itu merebak setelah ada karantina dan observasi 238 warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, di Natuna.

Karantina dan observasi dilakukan pemerintah demi menjalankan standar kesehatan internasional. "Eksodus enggak ada, yang ada pulang kampung," kata Hamid kepada wartawan di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia menjelaskan, beberapa masyarakat Natuna yang pergi ke Pulau Midai karena sudah memasuki musim cengkeh di sana. Selain itu, ada pula yang pergi ke Pulau Serasan dan Pulau Sugi.

"Saat ada kapal ke Serasan dan Sugi, mereka ikut untuk pulang," jelas dia.

Berdasarkan itu, Hamid memastikan tidak ada eksodus di Natuna. Jika ada kepindahan secara besar-besaran, maka seharusnya Natuna sudah kosong.

"Tidak ada istilah eksodus. Kalau eksodus, kosonglah Natuna," ucap dia.

Diberitakan terjadi eksodus yang dilakukan ratusan warga Natuna. Mereka meninggalkan pulau karena diduga takut tertular coronavirus. Mereka pergi sehari setelah kedatangan 238 WNI dari China dan para penjemputnya di pangkalan TNI AU di daerah tersebut.

Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menjamin pemulangan 238 WNI dari Wuhan, Provinsi Hubei, China, dilakukan dengan aman, sehingga tidak membahayakan masyarakat yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Ditandai dengan berkantornya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di sana.

Sponsored

"Di samping menjamin secara resmi, Bapak Menteri Kesehatan (Terawan) menjaminkan badannya. Menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Ini lebih tinggi daripada sekedar menjamin," kata dia dalam jumpa pers di Jakarta.

Sekolah di Natuna tidak boleh diliburkan

Selain itu, Mahfud MD meminta agar sekolah tetap berlangsung. Sebab, proses karantina dan observasi WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China berlangsung dengan aman.

Oleh karena itu, sekolah diminta tetap berjalan seperti biasa karena pemerintah akan menangani dengan secermat-cermatnya kebijakan karantina dan observasi tersebut.

"Pendidikan supaya diselenggarakan seperti biasa. Tidak ada hari libur karena memang tidak ada apa-apa," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Diketahui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, mengatakan surat edaran meliburkan siswa sejak 3 Februari-17 Februari 2020 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (2/2), resmi dicabut.

Putusan itu menindaklanjuti telegram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Otonomi Daerah Nomor: T 422.3/666/OTDA yang isinya meminta pencabutan surat edaran Sekretaris Daerah Nomor: 800/DISDIK/46/2020 dan Sekretaris Daerah Natuna Nomor: 800/DISDIK/47/2020 tentang Meliburkan Sekolah. 

Sementara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, mengatakan surat edaran libur dikeluarkan karena lokasi karantina dan observasi WNI dari Wuhan, China berdekatan dengan sekolah. Sehingga wajar, apabila ada kekhawatiran dan akhirnya mengeluarkan edaran meliburkan sementara.

"Di sekitar itu ada PAUD dan TK. Jadi wajar dong sementara kita liburkan dulu. Tetapi, sekarang ini karena sudah ada isolasi, maka kita kembalikan lagi," ujar dia.

Dia memastikan warga setempat juga tidak mempermasalahkan apabila anak-anaknya kembali bersekolah. Apalagi pada dasarnya orang tua menginginkan anak tetap belajar di sekolah seperti biasa.

Diketahui, pagi ini Mahfud melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan wakilnya Ngesti Yuni Suprapti, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan tokoh masyarakat Natuna.

Pertemuan dilakukan terkait pemilihan Natuna sebagai lokasi karantina dan observasi WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, China. Komunikasi dilakukan karena sempat terjadi penolakan dari masyarakat setempat. 
 

Berita Lainnya