sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

BW yakin MK menangkan Prabowo-Sandi

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memenangkan gugatannya.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Kamis, 27 Jun 2019 20:01 WIB
BW yakin MK menangkan Prabowo-Sandi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 377.541
Dirawat 63.576
Meninggal 12.959
Sembuh 301.006

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memenangkan gugatannya.

Untuk sementara, BW yang menjadi ketua tim hukum Prabowo-Sandi, belum mau berkomentar soal hasil sidang sengketa Pemilu 2019 yang digelar MK sampai saat ini. 

Bambang beralasan, hasil gugatan yang baru dibacakan oleh MK adalah hal-hal yang terkait temuan kualitatif saja. 

"Jadi nanti secara menyeluruh baru kita akan kemukakan setelah sidang selesai," ujar Bambang di sela-sela sidang skors MK, di Jakarta, Kamis (27/6). 
 
Selain itu, BW juga menanggapi soal permohonan perbaikan dan alat-alat bukti yang diajukan ditolak oleh MK. Dia tidak keberatan atas penolakan itu.

BW mengaku, terkait persoalan gugatan adanya kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dinilai MK seharusnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga seharusnya bisa menjadi pertimbangan MK karena menyangkut hasil dan proses. 

"Tapi ada problem paradigmatik lain sebenarnya. Misalnya, kami mendalilkan di dalam salah satu TSM ada money politics, tapi Mahkamah tidak melakukan judicial activism secara paripurna," tutur BW. 

BPN kecewa karena dalam gugatan mengenai TSM itu, MK tidak menganalisis lebih jauh. 

"Kalau judicial activism dipakai secara paripurna oleh Mahkamah, maka tidak perlu harus ada definisi yang disebut money politics untuk menjustifikasi ada tidaknya vote buying. Itu kewenangan dari Mahkamah untuk menentukan itu, tapi kami lihat ada perbedaan itu," ucapnya.

Sponsored

Persoalan Bawaslu, yang menurut BW juga tidak mendorong kasus adanya ketidaknetralan aparat, seperti PNS, TNI, dan Polri ke kasus hukum, juga dinilai sebagai kesalahan fatal Bawaslu. 

Bawaslu semestinya, lanjut BW, sebagai lembaga idependen yang memiliki unsur penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), seharusnya bisa mendorong hal tersebut ke kasus pidana. 

"Menurut saya ada problem struktural di Bawaslu. Ini tidak cukup dilihat bahwa seolah-olah Bawaslu sudah bekerja, tapi performa pekerjaannya itu harus dinilai juga," ungkapnya. 

Berita Lainnya