Calon anggota justru kritik kinerja BPK

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR.

Calon Anggota BPK Izhari Mawardi mengatakan pemeriksaan kinerja belum menjadi fokus utama dalam institusi BPK. Menurutnya, BPK masih fokus pada pelaksanaan pemeriksaan Penyampaian Laporan Keuangan (PLK) saja. 

"Dalam pelaksanaannya, PLK sudah banyak institusi yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan beberapa yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Izhari dalam agenda fit and proper test di Gedung DPR Jakarta, Senin (2/9). 

Menurutnya, predikat sebuah institusi yang mendapatkan WTP bukan berarti tidak memiliki potensi kecurangan. Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan WTP baru menandakan laporan sebuah institusi sudah baik secara akuntansi. 

"Kecurangan itu masih mungkin terjadi tapi dia sudah tersistematis dalam sistematika akuntansi," katanya. 

"WTP itu bisa menandakan bahwa organ itu, laporannya secara akuntansi baik namun bukan berarti organisasi itu sudah sepenuhnya baik," lanjutanya. 

Magister lulusan Harvard University ini mengatakan bila terpilih menjadi anggota BPK, maka fokus utamanya adalah pemeriksaan kinerja. Hal tersebut untuk mengukur sebuah insitusi tidak hanya secara akuntatif tetapi juga mengukur bagaimana kinerja sebuah insitusinya. 

"Saya akan buat pengukuran seperti traffic light misalnya, bila institusi itu sudah menyelesakan sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maka warnanya hijau, kalau hampir mendekati RPJM itu kuning dan kalau sangat jauh dari RPJM itu merah," jelasnya. 

Menurut dia, hal tersebut nantinya dapat menjadi baseline dalam menetukan peningkatan kinerja atas institusi tersebut. 

"Itu hanya contoh, bisa juga buat variabelnya dengan kategori baik, hampir dekati baik, atau sangat baik, intinya kita bisa lihat meski sudah WTP tapi sesuai atau tidaknya dengan RPJM-nya,itu dari pemeriksaan kinerja," ujarnya.  

Kebocoran data

Sementara itu, Izhari menyebut anggota BPK sebaiknya tidak menggunakan laptop pribadi dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari bocornya data internal BPK. 

"Terus terang laptop pribadi itu isunya adalah cyber security jadi kalau kita pakai laptop pribadi untuk kerjaan kantor risikonya terhadap institusi BPK jadi sangat tinggi," kata Izhari. 

Menurutnya, tim IT BPK harus memberikan standardisasi atau validasi kepada Anggota BPK yang ingin menggunakan laptop pribadinya untuk kebutuhan pekerjaan. Hal tersebut berguna untuk memberikan proteksi dari ancaman kejahtan siber. 

"Jadi laptop ini kan kalau pribadi dia mengikuti standar yang berbeda beda, idealnya standar laptop itu sama, dan verifikasi dan validasi oleh tim IT dari BPK,"

"Nah Kenyataannya BPK tidak standardisasi penggunaan laptop itu, dan ini menyebabkan adanya risiko data BPK bisa bocor jadi sebaiknya laptop pribadi itu tidak digunakan," lanjutnya. 

Seperti diketahui Digital Forensic Indonesia (DFI) mencatat, terdapat 7,5 miliar kebocoran data digital secara global selama 15 tahun terakhir. Adapun, belasan juta data di antaranya diidentifikasi berasal dari Indonesia.