sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Cari bukti suap perkara di MA, KPK geledah kantor pengacara

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mengusut kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi dan suap terkait penanganan perkara di MA.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 25 Feb 2020 17:15 WIB
Cari bukti suap perkara di MA, KPK geledah kantor pengacara
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2273
Dirawat 1911
Meninggal 198
Sembuh 164

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pengacara yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mengusut kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi dan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 hingga 2016.

"Benar, masih berlangsung penggeledahan di kantor Rahmat Santoso & Partners di Surabaya terkait perkara NHD (Nurhadi) dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, saat dikonfirmasi Selasa (25/2).

Rahmat Santoso merupakan adik dari istri dari Nurhadi, Tin Zuraida. Namun Fikri tak merinci barang yang disita dari penggeledahan tersebut. Sebab, hingga pukul 17.00 WIB, kegiatan tersebut masih berlangsung.

Dalam perkaranya, Nurhadi diduga kuat telah menerima sejumlah uang dan cek dari Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto melalui menantunya Resky untuk menangani perkara di MA. KPK telah mengidentifikasi penerimaan berupa sembilan lembar cek dengan total Rp46 miliar yang masuk ke kantong Nurhadi.

Adapun sumber penerimaan Nurhadi berasal dari penangan kasus perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN, dan perkara perdata saham di PT MIT.

Dalam penanganan perkara itu, Hiendra diduga meminta memuluskan penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN.

Kedua, pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan.

Selain itu, Nurhadi juga diminta Hiendra untuk menangani perkara sengketa saham PT MIT yang diajukan dengan Azhar Umar. Hiendra diduga telah memberikan uang sebesar Rp33,1 miliar kepada Nurhadi melalui Resky. Penyerahan uang itu dilakukan secara bertahap, dengan total 45 kali transaksi.

Sponsored

Beberapa transaksi juga dikirimkan Hiendra ke rekening staf Resky. KPK menduga, penyerahan uang itu sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan penggelembungan pengiriman uang. Sebab, nilai transaksi terbilang besar

Sedangkan penerimaan gratifikasi, Nurhadi diduga telah menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp12,9 miliar melalui Resky. Uang tersebut, diperuntukan guna memuluskan penanganan perkara terkait sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Uang itu diterima Nurhadi dalam rentang waktu Oktober 2014 hingga Agustus 2016.

Sebagai pihak penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Hiendra sebagai pihak pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berita Lainnya