sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Cegah DPO, KPK ubah mekanisme penahanan tersangka

Ada lima tersangka KPK berstatus buron.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 08 Mei 2020 16:15 WIB
Cegah DPO, KPK ubah mekanisme penahanan tersangka
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 80094
Dirawat 37247
Meninggal 3797
Sembuh 39050

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menahan seluruh pihak-pihak yang berurusan dengannya sejak berstatus sebagai tersangka. Langkah itu guna meminimalisasi bertambahnya jumlah buron.

"Ini model yang mulai coba dilakukan untuk meminimalisir banyaknya tersangka yang melarikan diri dan ujung-ujungnya di DPO (daftar pencarian orang)," kata kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, Jumat (7/5).

Dirinya beralasan, potensi tersangka melarikan diri terbuka lebar jika tidak segera ditahan kala statusnya ditingkatkan. Penilaian eks hakim tindak pidana korupsi itu didasarkan pada sikap lima buronan KPK.

Kelimanya ialah bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono; Direktur PT MIT, Hiendra Soenjoto; eks caleg PDIP, Harun Masiku; serta bos PT Borneo Lumbung Energy & Metal (BLEM), Samin Tan.

Empat dari lima buronan itu, lanjut Nawawi, tidak ditahan terlebih dulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, potensi tersangka melarikan diri dan menjadi buron besar dengan mekanisme sebelumnya.

"Para tersangka diumumkan terlebih dahulu penetapannya sebagai tersangka (sebelum ditahan). Sejak pengumuman status tersangka tersebut, terkadang memakan waktu yang lama, baru tahapan pemanggilan terhadap mereka. Akibatnya, itu yang menjadi ruang bagi tersangka untuk melarikan diri," paparnya.

"Ini yang coba kami evaluasi dan benahi dengan memulai model saat pengumuman tersangka, tersangka sudah ditangkap terlebih dahulu. Saat diumumkan statusnya, langsung dimulai dengan tindakan penahanan," imbuh dia.

Kendati memiliki lima buronan, Nawawi mengklaim, pihaknya serius mencari para terduga koruptor itu. Hingga kini belum seorang tersangka pun yang telah ditangkap.

Sponsored

Metode baru penahanan telah diterapkan kepada dua tersangka kasus dugaan suap pembangunan jalan Kabupaten Muara Enim. Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Muara Enim, Ramlan Suryadi.

Berita Lainnya