Dahnil: Langkah damai bukan berarti tidak tegas

Jubir Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak, mengklarifikasi pernyataan singkat Menhan Prabowo ketika pernyataannya yang memilih cara bersahabat dan damai terkait dengan "konflik" di laut Natuna".

"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yang defensive bukan offensive. Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," tutur dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1).

Langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yang dipilih tentu adalah jalur diplomasi. Secara resmi, menhan menyepakati langkah damai yang sedang dibahas dan disampaikan kepada publik di Kemenkopolhukam.

Lebih lanjut Dahnil menjelaskan, China telah melanggar ZEE, dan Indonesia menolak klaim China terkait traditional fishing ground, yang tidak memiliki landasan hukum. Juga menolak klaim atas penguasaan LCS (Laut Natuna Utara) atas dasar Nine Dash Line. Oleh karena itu, akan dilakukan operasi di Laut Natuna oleh TNI secara intensif. Peningkatan kegiatan ekonomi disekitar wilayah ZEE atau laut Natuna.

"Jadi itu adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara," terang dia.

Sebelumnya Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno B Marsudi yang memprotes keras kebijakan China atas klaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE) di laut Natuna. 

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti China," papar Kholid di kantor DPP PKS, Sabtu (4/1).

Kholid mengapresiasi respons tegas menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah China sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. 

Namun demikian, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa. 

"Pak Prabowo sebagai menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.

Sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut China Selatan. Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut China Selatan. 

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. China sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," tutupnya.