sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Dahulukan influencer, vaksinasi di Indonesia kian menyimpang

Pemerintah dinilai mengabaikan hak hidup sehat dan perlindungan kesehatan dari ancaman kematian karena Covid-19 bagi kelompok rentan.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Rabu, 21 Apr 2021 17:36 WIB
Dahulukan <i>influencer</i>, vaksinasi di Indonesia kian menyimpang

Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan menilai, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia semakin menyimpang. Ini tecermin dari kian banyaknya kelompok nonprioritas yang mendapatkan imunisasi.

"Di saat cakupan vaksinasi untuk orang tua atau kakek-nenek masih sangat rendah, vaksinasi justru diberikan terdahulu kepada selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya yang bukan merupakan kelompok rentan," ujar perwakilan koalisi sekaligus Wakil Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Aditia Bagus Santoso, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/4).

Hingga Selasa (20/4), pukul 12.00 WIB, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, hanya 10,47% lansia yang telah divaksin Covid-19 dosis pertama. Lalu, 4,74% lansia yang telah menerima dosis kedua. 

Rendahnya capaian itu, menurutnya, tidak lepas dari sulitnya lansia mengakses vaksin. Berdasarkan aduan yang diterima LBH dan YLBHI, banyak lansia di Depok, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kabupaten Bandung Barat yang belum diimunisasi. 

Ironisnya, Indonesia kini terdampak embargo vaksin India menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Imbasnya, hanya menerima 1,1 juta dari 11,7 juta dosis AstraZeneca yang dialokasikan COVAX.

"Ini jelas menunjukkan pengabaian atas hak hidup sehat serta perlindungan kesehatan dan dari ancaman kematian karena Covid-19 bagi kelompok rentan sekaligus menunjukkan kekacauan program vaksinasi dan pengendalian pandemi," tegasnya.

Karenanya, koalisi mendesak pemerintah memperbaiki pendataan dan distribusi vaksin agar tepat sasaran sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Memastikan seluruh sasaran kelompok rentan mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin sebagai upaya perlindungan akan infeksi Covid-19," jelasnya.

Selain itu, mendesak pemerintah memberikan informasi yang valid tentang data realisasi vaksinasi, angka kematian akibat Covid-19, hingga jumlah insentif tenaga kesehatan. 

Sponsored

Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan terdiri dari lembaga sipil nonprofit, yaitu ICW, YLBHI, Lokataru Foundation, LaporCovid-19, IGJ, dan KontraS.

Berita Lainnya