DAK Fisik Afirmasi berdampak positif pada pembangunan daerah tertinggal

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi merupakan skema pendanaan yang dijalankan pemerintah, dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai pengampu. DAK Fisik Afirmasi diharapkan bisa menjadi enabling factor untuk pembangunan daerah tertinggal, daerah perbatasan pulau kecil terluar, serta transmigrasi.

Demikian dijelaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi saat menyampaikan sambutan di Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020.

“Bila DAK dikelola dengan baik, maka akselerasi pertumbuhan ekonomi juga bisa dilakukan dengan baik,” kata Anwar Sanusi, Senin (12/8) di Jakarta. Selain itu, Anwar berharap forum ini tidak hanya rutinitas penyampaian usulan, sinkronisasi dan penetapan, tetapi menjadi unsur good governance.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Muhammad Rizal menyampaikan teknis pembahasan DAK. Di mana pada proses tahap pertama, daerah harus menyerahkan dokumen perencanaan.

Sedangkan Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Totok Hendratmoko mengatakan menu kegiatan untuk DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 meliputi pembangunan atau peningkatan jalan desa strategis, pengadaan moda darat, pengadaan moda perairan, pembangunan dermaga, dan renovasi atau penggantian jembatan gantung.

DAK Bidang Transportasi Perdesaan bertujuan mengurangi kesenjangan wilayah dengan meningkatkan mobilitas dan konektivitas bagi penumpang dan barang di daerah, melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan. Sehingga daerah tertinggal, seperti lokasi prioritas perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan desa di seluruh kabupaten Provinsi Papua dan Papua Barat bisa menjadi pusat pelayanan dasar, pusat administrasi pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pusat distribusi.

“Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki peran sebagai penanggung jawab dari bidang daerah tertinggal, kewajiban Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal adalah melakukan identifikasi kebutuhan data dalam menu kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan tersebut, sehingga yang diusulkan pemerintah daerah sinkron dengan data di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal,” paparnya.

DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan diyakini dapat menghidupkan perekonomian desa, dikarenakan dapat diberikan kepada BUMDes agar desa mempunyai pendapatan asli daerah. 

Dana ini juga dapat memengaruhi peningkatan aksesibilitas di daerah tertinggal. Moda transportasi yang disediakan dapat memperpendek waktu tempuh. Selain itu, panjang jalan desa bertambah, renovasi jembatan gantung dapat mengembalikan fungsi jembatan seperti sedia kala. 

“Dengan adanya DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan, produk pertanian, perkebunan, dan peternakan dapat lebih lancar pendistribusiannya, sehingga potensi ekonomi di daerah tertinggal dapat lebih berkembang,” ujar Totok Hendratmoko.

Itulah sebabnya DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan menjadi kegiatan strategis yang tertuang dalam Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk pengawasannya, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.