sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Dana haji bukan untuk intervensi pasar

Pemerintah, tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain.

Achmad Rizki
Achmad Rizki Rabu, 03 Jun 2020 11:18 WIB
Dana haji bukan untuk intervensi pasar
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 75699
Dirawat 36455
Meninggal 3607
Sembuh 35638

Pemerintah tidak berhak intervensi pasar menggunakan dana haji. Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menegaskan, tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan ibadah rukun islam ke-5 tersebut.

Bahkan, termasuk wacana pengalihan untuk keperluan intervensi pasar yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia pada masa pandemi Covid-19. "Bank Indonesia, seharusnya melakukan intervensi pasar dan memperkuat rupiah menggunakan dana cadangan devisa yang dimiliki Bank Indonesia," kata Syarief Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6).

Wacana pengalihan dana haji, untuk keperluan intervensi pasar kembali bergulir setelah Kementerian Agama (Kemenag), secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan calon jamaah haji pada 2020. Belum adanya kejelasan pelaksanaan ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi, membuat Pemerintah Indonesia mengambil keputusan tersebut.

Syarief menilai, kekecewaan dari para calon jamaah haji memang berdasar karena mereka telah mengantre dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Sponsored

Bahkan, ada yang telah berpuluh tahun menunggu kesempatan. Tetapi, menurut dia, tidak dapat berangkat berhaji dan meskipun kecewa, masyarakat tentu paham dengan kondisi genting saat ini. "Pemerintah, tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain. Termasuk, wacana pemakaian dana haji sebesar Rp8,7 triliun oleh Bank Indonesia," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, untuk intervensi pasar dapat menggunakan cadangan devisa Bank Indonesia yang mencapai 127,9 miliar dolar AS.

Menurut dia, seharusnya dana tersebut cukup untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Masyarakat dan DPR, telah memberikan peluang untuk membuat berbagai kebijakan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pemerintah, harus mengoptimalkan peluang tersebut untuk penyelesaian pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengikutinya," katanya. (Ant)

Berita Lainnya