sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Data penerima bansos presiden dibenahi

Muhadjir mengakui, masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bansos.

Achmad Rizki
Achmad Rizki Senin, 04 Mei 2020 22:25 WIB
Data penerima bansos presiden dibenahi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Data penerima bantuan sosial (bansos) dari Presiden RI akan dibenahi. Data Kementerian Sosial (Kemensos), per Senin (4/5), bansos presiden telah disalurkan kepada 757.542 keluarga penerima manfaat (KPM) atau 79,9% dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM. 

Setelah menyelesaikan penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penyaluran bansos presiden di Bodetabek kepada 600.000 KPM.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meminta Kemensos dan Pemprov DKI, bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan agar tak terulang kasus serupa dalam penyaluran bansos mendatang.

Muhadjir mengakui, masih ditemukan data yang tumpang tindih dalam penyaluran bansos presiden di Jakarta dengan data Pemprov DKI, serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan.

Sponsored

"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," terang Menko PMK dalam Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Senin (5/4).

Menko PMK meminta, antara Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.

"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI, mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang kedua pada pekan ketiga bulan Mei. Mungkin, momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ucapnya. (Ant)

Berita Lainnya