Kemenkeu: Defisit anggaran hingga Februari sentuh Rp63,6 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, defisit anggaran hingga Februari telah mencapai Rp63,6 triliun, atau tumbuh 2,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp61,8 triliun.

Meskipun demikian, defisit pada Februari ini diklaim lebih baik dibandingkan tahun lalu, jika diukur dengan perbandingan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Sampai Februari, kami mengalami defisit Rp63,6 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu yang defisit Rp61,8 triliun, berarti terjadi kenaikan 2,8%. Tetapi kalau defisit itu dibandingkan dengan PDB, hanya 0,36%. Itu lebih rendah dari tahun lalu yang 0,4%," katanya dalam konpers APBN Kita, Selasa (23/3).

Defisit pada Februari disebabkan oleh tingginya belanja dibandingkan dengan pendapatan negara. Dari sisi pendapatan negara hingga Februari, realisasinya adalah sebesar Rp219,2 triliun atau 12,6% dari target APBN yang sebesar Rp1.743,6 triliun.

Seperti diketahui, pendapatan negara tersebut tumbuh 0,7%, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp217,6 triliun.

Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp282,7 triliun atau 10,3% dari target APBN 2021, dan tumbuh 1,2% (yoy), bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp279,4 triliun.

Rinciannya, realisasi belanja pada Februari disumbang oleh belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp179,7 triliun atau 9,2% dari target APBN sebesar Rp1.954,5 triliun. 

Belanja pemerintah pusat ini pun tumbuh hingga 11,1% terhadap Februari 2020 yang realisasinya sebesar Rp161,7 triliun atau 8,2% dari target APBN 2020.

Sementara itu, dari sisi  transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) realisasinya sebesar Rp103 triliun atau 13% dari target APBN sebesar Rp795,5 triliun, dan terkontraksi 12,4% (yoy) dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp117,7 triliun.

Meskipun demikian transfer yang langsung ke masyarakat berupa dana desa mengalami kenaikan yang tinggi atau 130%. Di mana realisasinya mencapai Rp3,8 triliun atau 5,3% dari target APBN Rp72 triliun.

"Ini memang karena kita ingin mengakselerasi belanja. Terutama untuk masyarakat di desa sehingga bisa melindungi mereka dari tekanan Covid-19," ucapnya.