Demo di Bandung dan Samarinda juga rusuh

Sama seperti di DPR RI Jakarta, demonstrasi di Bandung dan Samarinda juga rusuh.

Massa pedemo yang masih bertahan di kawasan Gedung DPRD Jawa Barat menembakan petasan ke arah barikade aparat Kepolisian, Senin (30/9) petang.

Setelah kericuhan yang terjadi sekira pukul 17.12 WIB, aparat polisi akhirnya menghalau massa yang mencoba masuk ke Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar).

Massa akhirnya terpecah menjadi dua bagian untuk berusaha menghindari gas air mata yang ditembakan polisi. Massa yang masih bertahan di arah Jalan Aria Jipang, Kota Bandung, hingga sekira pukul 18.20 WIB masih menembakan petasan dan sebagian ada yang melempar batu.

Bahkan ada beberapa petasan tersebut yang meledak di hadapan barikade Kepolisian.

"Dimohon kepada adik-adik mahasiswa, jangan maju lagi," kata polisi menggunakan pengeras suara.

Polisi hingga kini masih berupaya untuk mendorong mundur para pendemo dengan menyemprotkan meriam air serta menembakan gas air mata.

"Saya peringatkan, diperintahkan kepada saudara-saudara agar segera membubarkan diri," kata polisi.

Dari wilayah lain dilaporkan, aksi unjuk rasa oleh Mahasiswa Kalimantan Timur yang tergabung dalam aliansi Kaltim Bersatu di depan Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (30/9), kembali berlangsung ricuh saat petugas mencoba membubarkan mereka karena batas waktu pukul 18.00 WITA telah terlewati.

Pantauan di lokasi, mahasiswa tidak bergeming dengan peringatan aparat kepolisian dan tetap bertahan di sepanjang jalan depan kantor dewan tersebut, sehingga polisi menembakkan meriam air ke udara beberapa kali.

Akibatnya, sejumlah mahasiswa berhamburan menyelamatkan diri dan hanya sebagian yang masih bertahan di depan Gedung Dewan.

Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan demo Mahasiswa Kaltim menolak revisi UU KPK dan RKUHP yang sudah dilakukan sebelumnya yakni pada Senin (23/9) dan Kamis (26/9).

Pada dua kali demo yang digelar sebelumnya, juga terjadi kericuhan, bahkan sempat terjadi beberapa korban baik dari pihak mahasiswa maupun aparat kepolisian.

Humas aliansi Kaltim Bersatu Aldo mengatakan bahwa pada aksi ini Mahasiswa Kaltim menuntut kepada Pemerintah dan DPR enam tuntutan.

Tuntutan mereka itu pertama, mendesak Presiden mengeluarkan Perpu terkait UU KPK. Kedua, tolak segala UU yang melemahkan demokrasi. Ketiga, tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil. Keempat, bebaskan aktivis pro demokrasi. Kelima, hentikan militerisme di tanah Papua dan Keenam, tuntaskan pelanggaran HAM, adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.

"Sama seperti yang kami lakukan sebelumnya, kami hanya meminta enam tuntutan kepada pemerintah pusat untuk dipenuhi," jelasnya. (Ant)